MUI: Jika Ada Pihak Benturkan Agama dengan Falsafah Bangsa Jelas Keliru

Kelompok pecah belah bangsa memanfaatkan momen pasca-Pemilu untuk menciptakan polarisasi dan ketegangan di tengah masyarakat. Sengaja dihembuskan isu banyak yang tidak mempercayai proses demokrasi di negeri ini.

"Yang lebih ironis lagi, ada pihak-pihak yang masih saja menggunakan isu alternatif sistem pemerintahan di Indonesia. Seperti misalkan khilafah yang dianggap akan menyelesaikan semua permasalahan," ujar anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keterangannya, Jumat (10/5).

Menurutnya, bangsa ini terdiri dari berbagai suku, ras dan agama memang rentan dengan berbagai masalah kebangsaan. Ia menilai, seharusnya kalau terjadi perselisihan di kalangan elite politik, masyarakat tidak perlu terpengaruh.

"Kita jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu lain yang berkembang. Apalagi yang dapat menggiring kita untuk bercerai-berai atau menggiring kita untuk saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Tentunya yang rugi kita sendiri," tutur Suaib.

Dia mengungkapkan, Indonesia sudah memiliki falsafah bangsa yaitu Pancasila. Maka para generasi muda di negara ini harus menggali ulang hal tersebut karena Indonesia sejatinya bukan negara agama, namun ideologi Pancasila sudah mengandung nilai-nilai agama.

"Oleh karena itu jika ada pihak yang membenturkan agama dengan falsafah bangsa hal yang keliru. Karena sesungguhnya falsafah negara dalam Pancasila semuanya terkandung nilai-nilai agama. Di mana ada Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah maupun keadilan. Yang mana itu semua adalah ajaran agama," terang Direktur Damar Institute ini.

Suaib menyebut bahwa sangat tidak relevan kalau masih ada pihak yang suka membentur-menturkan antara agama dan kebangsaan. Karena agama itu sendiri mengakui kebangsaan dan agama mengajarkan agar saling mengenal serta saling mengerti antara satu dengan yang lain.

"Jadi konsep kebangsaan atau national state di Indonesia sesungguhnya tidak bertentangan dengan agama," tandasnya.