MPR Minta Pemberdayaan Masyarakat dengan Maksimalkan Potensi Daerah Ditingkatkan
Merdeka.com - Para pemangku kepentingan diminta responsif dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki potensi pengembangan usaha di sejumlah sektor di daerah.
"Berbagai langkah pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sektor pertanian sangat menjanjikan, karena itu perlu langkah yang strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat berbincang dengan para petani milenial, di Marobo Hill, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (26/10).
Pada perbincangan itu hadir pula antara lain Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara.
Dalam perbincangan itu, Umbar, petani milenial mengeluhkan kendala dalam proses sertifikasi bibit tanaman hasil kebun bibit yang dikelola para petani. Karena proses sertifikasi bibit tanaman berbiaya mahal, banyak petani tidak mampu.
Menurut dia, selama ini yang mendapat untung adalah para kontraktor yang memiliki sertifikat dalam proyek pengadaan sejumlah bibit tanaman hortikultura di Luwu Utara. Para kontraktor seringkali menekan harga hingga Rp3.000 per bibit, padahal harga wajar di tingkat petani Rp5.000 per bibit.
Menyikapi hal itu, Lestari menegaskan, sejumlah persoalan tersebut harus segera diatasi agar sejumlah potensi yang ada di masyarakat bisa segera mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari berkomitmen untuk segera menuntaskan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi benih tanaman. Dia menegaskan dalam proses sertifikasi benih tanaman tidak dipungut biaya.
Inti Pertiwi berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sertifikasi yang dihadapi hingga tuntas. Menurut dia, semakin banyak penangkar benih yang bersertifikat di tanah air, akan mempercepat pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia.
Rerie, sapaan akrab Lestari, yang membidangi penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu berharap proses sertifikasi benih produksi petani milenial ini didampingi hingga tuntas, agar bisa menjadi percontohan proses sertifikasi bagi kelompok tani lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrifjuga mengungkapkan sejumlah potensi pertanian yang ada di Luwu Utara, seperti kakao, porang dan tanaman sayuran, yang bisa ditingkatkan.
Pembimbing petani milenial, Masnah mengungkapkan, pihaknya masih memerlukan dukungan berupa sarana pelatihan, beasiswa dan bantuan peralatan, untuk meningkatkan minat kalangan muda di sektor pertanian.
Sehari sebelumnya, Rerie yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga mengunjungi Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia (LPTTG Malindo), di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Direktur LPTTG Malindo, Sakaruddin mengungkapkan, pihaknya menyelenggarakan berbagai pelatihan antara lain memproduksi makanan ringan dari bahan baku buah yang dikeringkan.
Pilihan memproduksi buah yang dikeringkan itu, ujar Sakarudin, karena nilai tambah yang dihasilkan bisa di atas 100% dengan masa untuk pemasaran yang panjang.
Rerie menilai, program pelatihan yang diselenggarakan LPTTG Malindo bisa diterapkan di seluruh Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.*
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN telah menunjukkan kepedulian signifikan terhadap pelestarian budaya lokal di tengah proses pembangunan IKN itu sendiri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menaker mengatakan bahwa dalam menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dibutuhkan kemauan yang kuat dari pihak perusahaan.
Baca SelengkapnyaDalam memaksimalkan perkembangan anak remaja, orangtua bisa membantu.
Baca SelengkapnyaPara perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaKeberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.
Baca Selengkapnya