Moratorium 1 Tahun: Penambangan Emas Papua Barat di Wasirawi Dihentikan Sementara, Tunggu Izin Resmi?

Masyarakat adat di Distrik Wasirawi, bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Kepolisian Daerah Papua Barat, telah mencapai kesepakatan penting terkait aktivitas penambangan emas. Mereka menyetujui untuk menangguhkan seluruh kegiatan penambangan emas ilegal (PETI) hingga izin resmi dari pemerintah pusat diterbitkan. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Kesepakatan tersebut secara resmi ditandatangani dalam deklarasi bersama mengenai pengendalian PETI yang berlangsung di kantor Bupati Manokwari pada hari Jumat. Moratorium ini akan berlaku selama maksimal satu tahun, atau hingga izin penambangan yang sah diperoleh oleh para pelaku. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan emas di wilayah tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa baik pemerintah provinsi maupun kabupaten mendesak Jakarta untuk mempercepat penerbitan izin penambangan rakyat. Tujuannya adalah agar operasi penambangan dapat kembali berjalan di bawah pengawasan negara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Penghentian sementara ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menertibkan sektor penambangan emas di Papua Barat.

Kesepakatan Moratorium dan Dorongan Izin Resmi

Moratorium penambangan emas ilegal di Wasirawi ini merupakan hasil dari kesepahaman antara berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan bahwa penangguhan ini akan berlangsung hingga satu tahun atau sampai izin penambangan yang sah dikeluarkan. "Moratorium akan berlangsung hingga satu tahun atau sampai izin penambangan yang sah diberikan," kata Hermus Indou.

Pemerintah daerah secara aktif mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat proses penerbitan izin penambangan komunitas. Hal ini bertujuan agar kegiatan penambangan emas dapat dilakukan secara legal dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal. Dengan adanya izin resmi, pengawasan terhadap praktik penambangan juga akan lebih mudah dilakukan, mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Indou juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat adat terhadap hukum nasional, mengingat sumber daya alam adalah milik bersama dan harus dikelola untuk kesejahteraan publik. "Sebagai warga negara, masyarakat adat harus mengikuti hukum nasional. Sumber daya alam milik semua dan harus dikelola untuk kebaikan publik," ujarnya. Ia mengapresiasi kesediaan masyarakat lokal untuk menghentikan penambangan ilegal sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan daerah.

Penegakan Hukum dan Manfaat untuk Masyarakat Adat

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa operasi ilegal melanggar hukum dan sebagian besar hanya menguntungkan investor dari luar. Oleh karena itu, penertiban ini menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan hukum dan memastikan keadilan bagi masyarakat setempat. Polisi telah memberikan batas waktu lima hari, hingga Rabu (8 Oktober), bagi para operator penambangan untuk memindahkan alat berat dari area tersebut.

Mulai Kamis (9 Oktober), polisi akan menutup lokasi penambangan dan mendirikan pos taktis di Wasirawi untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang berlanjut. Langkah tegas ini diambil untuk menunjukkan keseriusan aparat dalam menertibkan praktik penambangan tanpa izin. Isir meyakinkan masyarakat bahwa emas yang ada di sana tidak akan hilang, hanya perlu waktu bagi pemerintah untuk memproses izin.

"Dengan regulasi yang tepat, penambangan komunitas dapat menguntungkan pemilik tanah adat," tambah Isir. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. "Emas Anda tidak akan kemana-mana. Beri waktu pemerintah untuk memproses izin. Mari kita bekerja sama untuk penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab," kata Isir, menekankan bahwa tujuan utama adalah pengelolaan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat adat.

Regulasi Baru untuk Penambangan Skala Kecil

Gubernur Dominggus Mandacan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah provinsi sedang menyelesaikan regulasi untuk melegalkan penambangan skala kecil dan menekan aktivitas ilegal. Regulasi ini akan terikat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mendukung penambangan berbasis komunitas yang legal sekaligus melindungi lingkungan. Penerbitan izin baru hanya akan dilakukan setelah regulasi ini diberlakukan secara resmi.

Draf regulasi tersebut saat ini sedang dalam tahap peninjauan dan akan melalui konsultasi publik sebelum diimplementasikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan komprehensif dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu, pihak berwenang juga akan mengevaluasi kembali zona penambangan di hutan lindung atau hutan produksi, dan mengklasifikasikannya ulang jika diperlukan, untuk menjaga keseimbangan ekologi.

Para pejabat menekankan bahwa tujuan utama adalah penambangan yang bertanggung jawab, bukan penekanan hak-hak masyarakat adat. Indou dan Isir telah bertemu dengan para pemimpin suku untuk memperkuat pesan ini, memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengar dan dipertimbangkan. "Sumber daya alam harus menguntungkan penduduk lokal tanpa merusak lingkungan," kata Indou, menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews