MK tolak uji materi monopoli kepemilikan media swasta

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal 18 ayat 1 dan pasal 34 ayat 4 Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dua pasal ini memuat ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

"Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (3/10).

Norma yang tertuang dalam pasal 18 ayat 1 yaitu 'Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi'. Sedangkan norma pasal 34 ayat 4 berbunyi 'Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain'.

Dalam putusan ini, MK menilai dalil pemohon yang menyatakan frasa 'satu badan hukum' dan frasa 'dibatasi' tidak beralasan menurut hukum. MK memandang pasal dimaksud tidak hanya membatasi cakupan wilayah siaran dan kepemilikan silang, melainkan juga telah mencakup pembatan kepemilikan oleh perseorangan atau oleh badan hukum.

"Pembatasan dimaksud merupakan konsekuensi dari spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner sebagai sumber daya alam yang terbatas dan harus dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Hakim Konsitusi Akil Mochtar.

Selanjutnya, kata Akil, dalil pemohon yang menyatakan ketentuan pelarangan pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) telah menimbulkan aspek monopoli kepemilikan tidaklah beralasan. Ini karena keberadaan pasal dimaksud justru untuk mencegah adanya monopoli kepemilikan.

"Penguasaan IPP yang terpusat pada suatu badan hukum atau perorangan harus dihindari, karena hal ini dapat menimbulkan terjadinya monopoli informasi dan berpotensi menciptakan pengendalian opini publik oleh pihak tertentu," ucap Akil.

Namun demikian, putusan ini tidak dijatuhkan secara bulat. Terdapat dua Hakim Konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion), yaitu Achmad Sodiki dan Harjono.

Permohonan ini diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Media Link, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Yayasan Dua Puluh Delapan (Y28). Para pemohon menilai berlakunya dua pasal ini berpotensi melanggar konstitusi berupa pemusatan kepemilikan dan keseragaman informasi.