Merdeka.com - Dewasa ini pengawasan pengelolaan dana haji perlu diperketat. Mengingat sejumlah kasus travel agen nakal yang kerap merugikan calon jemaah haji.

Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Republik Indonesia, sebagai mitigasi risiko pengelolaan dana haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027, Fadlul Imansyah meyakini keikutsertaan Jamdatun RI sebagai itikad baik penerapan good government.

"Kehati-hatian, dan kepatuhan BPKH terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027, Fadlul Imansyah dalam keterangannya, Kamis (17/11).

Selain memberikan bantuan hukum, katanya, kolaborasi tersebut mampu mengoptimalkan fungsi BPKH. "Semoga ini menjadi kerjasama yang sinergis, kolaboratif agar dapat memberikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH secara optimal, efektif, dan efisien," kata dia.

Senada, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) FeriWibisono menyampaikan pihaknya terus memberikan pengawasan terhadap BPKH. Terutama dalam kegiatan berkaitan dengan investasi pengelolaan keuangan.

"Layanan kami dari sisi pendampingan hukum, bantuan hukum, dan apabila ada keraguan-keraguan pengambilan keputusan. Dan pada saat menghadapi masalah hukum kami akan turun," terang Feri Wibisono.

"Mendukung BPKH dan bekerja sama, karena pelaksanaan BPKH sangat prudent dan di masa yang akan datang banyak kegiatan yang berkaitan dengan investasi pengelolaan keuangan dan kita siap apapun yang diperlukan BPKH. Jadi kerja sama ini dibangun buat itu," tambahnya.

Kegiatan ini nantinya akan berlanjut dengan pelatihan kepada pegawai BPKH guna peningkatan kompetensi, selain itu sharing session bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) RI ini diharapkan bisa memberikan masukan dan panduan bagi BPKH dalam memitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan haji.