Menteri Kebudayaan Dorong Asesmen Cepat untuk Pemulihan Cagar Budaya Pascabencana di Sumatera

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyerukan pentingnya asesmen yang tepat dan cepat untuk memulihkan cagar budaya yang rusak akibat bencana. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kondisi pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya pemugaran.

Inisiatif ini bertujuan untuk menyusun rencana pemulihan situs dan ruang budaya, sekaligus memberikan dukungan psikososial berbasis budaya bagi masyarakat terdampak. Proses asesmen direncanakan melibatkan berbagai pihak, mulai dari lintas instansi, komunitas, hingga partisipasi aktif masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya.

Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam penanganan pascabencana. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi di tiga provinsi Sumatera. Bencana ini diharapkan menjadi refleksi dan pelajaran berharga bagi semua pihak.

Sinergi Lintas Sektor untuk Pemajuan Kebudayaan Berkelanjutan

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan, Menbud Fadli Zon mengajak seluruh jajaran untuk mengambil langkah strategis. Pertemuan yang mengusung tema "Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan" ini fokus pada penguatan ekosistem kebudayaan. Pemulihan cagar budaya pascabencana menjadi salah satu agenda penting.

Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, turut menyoroti urgensi sinergi lintas unit dalam pelayanan. Ia menekankan bahwa instrumen pelayanan harus dimaksimalkan untuk pelaku budaya, seperti melalui program Dana Indonesiana. Ini menunjukkan dukungan konkret terhadap pengembangan budaya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, menambahkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan keterlibatan lintas sektor. Pendidikan dan teknologi disebut sebagai elemen krusial dalam upaya ini. Kebudayaan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masa depan.

Bambang menjelaskan bahwa Kementerian Kebudayaan berperan besar dalam membangun ekosistem data dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, standar industri dan lembaga inkubasi di kota-kota kreatif juga perlu dikembangkan. Kebijakan yang melindungi inovasi budaya menjadi prioritas.

Pengawasan, Revitalisasi, dan Diplomasi Budaya

Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana, memaparkan upaya pengawasan internal yang akuntabel dan tepat sasaran. Pengawasan Dana Indonesiana serta pemantauan tindak lanjut temuan menjadi fokus utama. Pemanfaatan teknologi juga dioptimalkan untuk inovasi pengawasan.

Fryda menegaskan komitmen untuk meningkatkan integritas dan memastikan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kita tingkatkan integritas serta memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat kepada masyarakat dan peradaban bangsa," terang Irjen Fryda. Ini penting untuk Pemulihan Cagar Budaya Pascabencana.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Ahmad Mahendra, menyoroti peran Ditjen PPPK dalam memperkuat ekosistem seni budaya. Revitalisasi aset budaya menjadi kunci untuk menjaga nilai-nilai budaya di masyarakat. Program ini menciptakan ekosistem yang kuat dan terhubung.

Dirjen Mahendra menjelaskan, melalui peningkatan kapasitas pelaku, revitalisasi aset, inovasi digital, dan manajemen talenta nasional, kebudayaan Indonesia diarahkan agar adaptif. "Kebudayaan Indonesia diarahkan untuk beradaptasi dengan zaman, menjangkau dunia, dan memperkuat identitas bangsa,” jelas Dirjen Mahendra.

Perlindungan Warisan dan Penguatan Identitas Bangsa

Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, memaparkan program-program penting yang sedang berjalan. Repatriasi warisan budaya, nominasi Warisan Budaya Dunia (WCH) dan Warisan Budaya Takbenda (ICH) ke UNESCO, serta kerja sama kebudayaan bilateral dan multilateral menjadi fokus.

Endah menambahkan bahwa program ini mendukung empat pilar kebijakan Kementerian Kebudayaan. Pilar tersebut meliputi pendidikan, ekonomi budaya, diplomasi budaya, dan kebudayaan sebagai pemersatu. Ini semua berkontribusi pada penguatan jati diri Indonesia.

Sekretaris Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara, mengungkapkan sejumlah program strategis. Penetapan cagar budaya peringkat nasional, penyelamatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan fasilitasi kekayaan intelektual berbasis budaya menjadi prioritas.

Wawan juga menyebutkan penulisan buku sejarah, penetapan hari-hari kebudayaan, dan penguatan lembaga kepercayaan adat. "Terdapat beberapa upaya strategis yang diupayakan yaitu penguatan pelindungan cagar budaya, penguatan identitas dan karakter bangsa," imbuh Setditjen Wawan, menekankan pentingnya pelindungan warisan budaya.

Sumber: AntaraNews