Menteri Fadli Zon Sebut Penulisan Ulang Sejarah Bukan Buat Menyembunyikan Sisi Kelam Apalagi Memanipulasi Fakta

Kementerian Kebudayaan mulai menjaring masukan dari akademisi dan sejarawan dengan melakukan diskusi publik di Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (4/8). Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan program penulisan ulang sejarah tidak akan menyembunyikan sisi kelam sejarah apalagi memanipulasi fakta agar terlihat baik.

"Penulisan sejarah tak dimaksudkan untuk menyembunyikan sisi kelam, apalagi memanipulasi fakta agar tampak baik, melainkan justru bertujuan untuk menyoroti dimensi-dimensi membangun nilai-nilai edukasi dari suatu peristiwa historis," ujarnya.

Fadli Zon mengakui ada kerumitan dalam penulisan ulang sejarah karena keberagaman perspektif. Meski demikian, dengan penulisan ulang sejarah bisa memberikan penguatan akan identitas bangsa.

"Pendekatan ini tetap menghargai kerumitan realitas masa lalu, serta keberagaman perspektif. Sambil memberi konstribusi bagi penguatan identitas bersama upaya rekonsiliasi dan pengalaman harapan tentang masa depan yang lebih baik," tuturnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan diskusi publik draft penulisan buku sejarah Indonesia merupakan respons Kementerian Kebudayaan dari keinginan publik untuk turut berpartisipasi dalam pemuatan historiografi Indonesia.

"Di era keterbukaan dan demokrasi yang dijunjung tinggi ini, Kemenbud berupaya semaksimal mungkin menghadirkan sebuah tulisan sejarah yang merespons kebutuhan strategis dalam konteks memutakhirkan narasi sejarah kebangsaan. Dan di tengah ekspansi globalisasi, ancaman disintegrasi sosial dan polarisasi politik yang melemahkan semangat kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda, sejarah dapat menjadi alat pemersatu bangsa," kata mantan Wakil Ketua DPR RI.

Oleh karena itu, kata Fadli penulisan sejarah Indonesia ditulis oleh para akademisi di bidang arkeologi, sejarah, dan lintas disiplin ilmu yang diakui kepakarannya.

"Karena itulah penulisan sejarah Indonesia ini ditulis oleh para sejarahwan yang memang profesional di bidang masing-masing. Para sejarahwan diberikan kebebasan untuk melakukan studi, riset, dan juga berbagai penelitian yang selama ini juga sudah dilakukan sesuai dengan topik dan tema yang telah ditentukan, sesuai dengan judul buku, jilid, dan sebagainya," tuturnya.

Fadli mengatakan pemutakhiran buku sejarah diperlukan pendekatan reflektif. Di mana perlu memandang sejarah sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat diskursif dan terus berubah.

"Sejarah Indonesia yang ditulis dengan menerapkan metodologi yang akademis dan perspektif keindonesiaan, otonomi sejarah, inklusif, reinventing Indonesian identity dan reflektif adalah satu bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional untuk kelestarian NKRI. Ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu saja dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.

Fadli menegaskan pemerintah memberikan kebebasan untuk menulis sejarah Indonesia sesuai dengan perspektif yang ada. Fadli juga mengutip pidato Presiden Soekarno yang menekankan pentingnya kesadaran historis sebagai bagian dari pembangunan ideologi negara.

"Bung Karno menyatakan bahwa untuk menjadi bangsa besar Indonesia harus membangun fondasi nilai yang digali dari pengalaman sejarahnya sendiri. Buku sejarah Indonesia yang ditulis tahun ini dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka," sebutnya.

Ia berharap buku sejarah tersebut bisa menjadi instrumen reflektif membangkitkan kembali kesadaran kolektif tentang sejarah bangsa.

"Buku sejarah ini diharapkan untuk ketentuan solidaritas kebangsaan lintas generasi serta menegaskan kembali arah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana telah dirintis para pendiri bangsa," ucapnya.

Sementara Direktur Sejarah dan Permuseuman Kemenbud Prof Agus Mulyana mengatakan penulisan buku sejarah diharapkan bisa menjadi kado saat HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Agus menegaskan pemerintah hanya memfasilitasi sejarahwan untuk menyusun sejarah Indonesia.

"Kita berharap produknya, karyanya, sejarah ini, sejarah Indonesia ya, ini menjadi kado untuk 80 tahun Indonesia merdeka," tuturnya

Agus menambahkan diskusi publik dilakukan untuk menjaring dan menginventarisir masukan dalam penulisan ulang sejarah.

"Diskusi ini, kita ingin menyerap aspirasi dari publik untuk sebagai masukan dalam penulisan sejarah. Saya melihat di UNM ini kebanyakan masukannya lebih pada perlunya sejarah lokal," ucapnya.