Menkum HAM Harap Konflik dengan Kepala Daerah Tak Terulang Lagi
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku selama menjabat baru pertama kali terlibat perseteruan dengan kepala daerah, yaitu dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.
"Kami belum pernah menerima persoalan-persoalan seperti ini sebelumnya," kata Yasonna usai peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bogor, Kamis (18/7).
Perseteruan antara Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan Menkumham dipicu lantaran wali kota Tangerang dinilai menghambat pembangunan gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang.
Kampus politeknik beserta fasilitas penunjang lainnya belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta masih belum jelas dengan keberadaan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas (umum) yang seharusnya diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang.
"Kita tidak pernah melakukan sesuatu tanpa (pelanggaran). Kita ini Kementerian Hukum dan HAM, kita selalu taat asas," kata Yasona.
Ia menjelaskan, sejumlah bangunan gedung yang berdiri di atas lahan seluas 22 hektare itu untuk kepentingan masyarakat, yaitu menciptakan sumber daya manusia di lembaga keimigrasian maupun pemasyarakatan.
"Bangunan yang kita bangun juga untuk kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi, ego sektoral," ucap Yasona.
Dia berharap kasus ini tidak berulang. Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang baik, kementerian dengan daerah harus saling berkoordinasi dengan baik.
"Ke depannya, pertama jangan mentang-mentang. Kedua berkoordinasi dengan baik, buka komunikasi dengan baik, dalam artian jangan menyetop pelayanan publik," kata Menkumham Yasonna.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, perseteruan antara Menkumham Yasonna H Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah sudah selesai.
Hal ini disampaikan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo usai menggelar rapat musyawarah bersama Kemenkumham, Pemkot Tangerang, bersama Pemprov Banten. Turut hadir juga, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto.
"Jadi yang dipermasalahkan terkait pembangunan Politeknik Ilmu Permasyarakatan Imigrasi, dan pemanfaatan lahan, semuanya sudah clear. Yang mana penyelesaiannya akan difasilitasi oleh Bapak Gubernur Banten," kata Hadi Prabowo di kantornya, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Dia memastikan, seluruh laporan juga akan dicabut. Termasuk pemulihan fasilitas publik.
"Tadi telah ada kesepakatan berdua, tentunya akan menarik seluruh pengaduan dan juga pelayanan publik dipulihkan. Dan kemudian terkait normatif di dalam perizinan dan tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya," ungkap Hadi.
Dia menuturkan, sehabis ini, semua laporan akan dicabut. Sehingga tidak akan ada lagi pertentangan.
"Ini sepulang ini nyabut. Orangnya masih di sini mau nyabut gimana. Pulang dari sini dicabut, namun sudah tidak ada pertentangan, tidak ada dusta antara Pak Sekjen Kumham dan Pak Wali Kota," pungkas Hadi.
Reporter: Achmad Sudarno
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaKasus Penyuapan Wamenkum HAM, Pengadilan Putuskan Penetapan Tersangka Helmut Hermawan Tak Sah
Hakim berpandangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ibu Hamil yang Hendak Melahirkan Ini Terjebak di Pasar Tipar, Sampai Dievakuasi Kepolisian
Warga dan pedagang yang melihat Maya merintih kesakitan mencoba membantunya dan langsung menghubungi petugas keamanan.
Baca SelengkapnyaKemenkum HAM Jateng Telusuri Kebenaran Aksi Mesum Napi dan Perempuan di Lapas
Sedangkan mengenai adanya bilik asmara, dengan jelas membantas keberadaan fasilitas tersebut.
Baca SelengkapnyaPetakan Daerah Rawan Konflik di Sumut, Kemendagri Ingatkan Pemilu yang Jujur dan Adil
Togap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
Baca SelengkapnyaDulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaUsai Gunakan Hak Pilih, Ini Harapan Pj Gubernur Sumsel Fatoni untuk Pemimpin Terpilih
Fatoni berpesan kepada seluruh warga Sumsel untuk terus menjaga iklim kondusif dan menghindari konflik.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Rambut Pelaku Mutilasi Keponakan Dijambak Warga, Suasana Gaduh Polisi Langsung Bereaksi
Motif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.
Baca Selengkapnya