Menko Puan: Bansos Untuk Turunkan Beban Rakyat Berpendapatan Rendah
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah diharapkan dapat menurunkan beban masyarakat dan meningkatkan daya beli.
"Dengan menyalurkan bantuan sosial pemerintah berharap dapat menurunkan beban masyarakat yang berpendapatan rendah dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Puan Maharani di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (9/2) dikutip dari Antara.
Puan menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi program dan partisipasi masyarakat.
Selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bantuan sosial terus ditingkatkan untuk keluarga miskin dan dilakukan melalui Bansos PKH, Bansos Pangan, KIS dan KIP.
Dia menjelaskan, program KIP ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah.
"Untuk itu saya berharap anak-anak penerimaan KIP terus semangat, rajin belajar dan dapat meraih cita-cita. Saya juga berharap kepada para guru agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang semakin bermutu. Pemerintah juga tetap memerhatikan dan menyalurkan Tunjangan Pendidikan Guru agar meningkatkan kesejahteraan guru," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani bersilaturrahim dengan masyarakat penerima manfaat program PKH, Bansos Pangan, KIS, KIP, dan lain sebagainya di Pendopo Sipanji Banyumas. Dia juga berdialog dengan masyarakat penerima bantuan dan berpesan agar uang yang didapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sebagaimana mestinya.
"Kalau bisa uang bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan mandiri, kegiatan yang dapat menghasilkan atau meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya untuk usaha," katanya.
Puan juga berpesan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan program pemberdayaan dan sinergi dari pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat.
Turut hadir mendampingi Menko PMK, Mendikbud Muhadjir Effendy, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bupati Banyumas Achmad Husein.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca Selengkapnya