Menko Polkam Sebut Deteksi Karhutla Tak Perlu Intelijen, Kalau Masyarakat Bisa Memadamkan Sendiri Bagus

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa deteksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak harus bergantung pada sistem intelijen yang kompleks. Menurutnya, peran masyarakat justru menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan sejak dini.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri apel kesiapsiagaan penanganan karhutla di Palembang, Rabu (6/5). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan reaktivasi desk koordinasi nasional karhutla 2026 serta simulasi penanggulangan terpadu.

Djamari menekankan bahwa petani dan warga sekitar memiliki peran vital dalam mendeteksi potensi kebakaran. Informasi sekecil apa pun mengenai munculnya api harus segera dilaporkan agar dapat ditangani dengan cepat.

Selain masyarakat umum, jaringan lokal seperti aparat desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas disebut sebagai garda terdepan dalam sistem deteksi dini.

"Tidak perlu menggunakan intelijen yang sangat berat, sangat besar, sangat spesifik. Tidak. Yang penting bagaimana bersama-sama masyarakat, jaringan ini digunakan," ungkap Menko Polhukam Djamari Chaniago.

Ia menambahkan, masyarakat tidak memerlukan keahlian khusus—cukup melaporkan temuan di lapangan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Menurut Djamari, keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keterlibatan masyarakat dalam sistem ini dinilai mampu mempercepat respons terhadap potensi kebakaran.

"Kalau masyarakat bisa memadamkan sendiri, bagus. Jadi gak ada (penggunaan) satu operasi intelijen tersendiri untuk itu (pencegahan karhutla)," kata Djamari.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran dunia usaha agar turut bertanggung jawab dalam mencegah kebakaran di wilayah operasional masing-masing.

"Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut partisipasi masyarakat diperkuat melalui keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di berbagai daerah. Kelompok ini aktif dalam deteksi dini serta upaya pencegahan karhutla.

"Tidak kalah penting adalah penegakan hukum. TNI, Polri, dan kejaksaan diharapkan dapat menindak jika terdapat unsur pidana dalam kasus karhutla. Selama masyarakat tidak membakar lahan untuk pembukaan, Insyaallah karhutla bisa terus ditekan," kata Raja Juli.

Raja Juli juga mengungkapkan bahwa tren kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, luas karhutla mencapai 2,6 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, dan 376 ribu hektare pada 2024.

Penurunan berlanjut pada 2025 dengan luas sekitar 5.939 hektare, serta sekitar 79 hektare pada periode Januari–April 2026.

"Kenapa semakin membaik? karena koordinasi semakin bagus antara kementerian dan lembaga baik di pusat dan daerah," kata dia.

Untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan seluruh perangkat penanganan karhutla. Mulai dari operasional posko siaga, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, hingga sistem komando lapangan yang efektif.

Selain itu, integrasi data dan pelaporan cepat juga menjadi faktor krusial dalam merespons titik panas secara tepat dan efisien.