Menko Polhukam: Pengadilan HAM tunggu hasil penyelidikan

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus pelanggaran HAM. DPR meminta presiden untuk segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc demi mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menilai, pembentukan Pengadilan HAM masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Sebab, sampai saat ini, lembaga tersebut belum menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab.

"Bukan presiden tidak patuhi rekomendasi DPR. Jaksa Agung belum melihat terperiksa dan tersangkanya siapa, belum sampai penyidikan, karena penyelidikan belum sampai ke tempat yang tadi (tersangka). Penyelidikan hanya dilakukan Komnas HAM, tidak yang lain," tegas Djoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/3).

Menurutnya, persoalan pelanggaran HAM tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, harus diselesaikan secara komprehensif, total dan keseluruhan. Dengan demikian, seluruh kasus mulai dari peristiwa 1998, penembakan misterius (petrus) hingga 1965 bisa segera terungkap.

"Makanya tim terus berjalan ke tempat yang perlu dicari keterangan, menyeluruh. Di situ yang ditugaskan kepada saya, menerjemahkan satu kasus saja, merefer hanya rekomendasi DPR," tandasnya.

Jika penyelidikan dianggap belum sempurna, lanjut Djoko, maka prosesnya tidak bisa dimajukan ke tahap penyidikan.

"Terserah dua institusi (Komnas HAM dan Kejaksaan Agung)," pungkasnya.