Mengapa Ketimpangan Sosial Picu Aksi Anarkis? Sosiolog Unram Ungkap Jurang Kesenjangan di Balik Rusuh Demonstrasi

Aksi unjuk rasa yang berujung anarkis marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia sepanjang akhir Agustus 2025. Gelombang demonstrasi ini, yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat, telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan perkantoran, bahkan memicu penjarahan serta pembakaran di sejumlah lokasi. Peristiwa seperti pembakaran Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur Jawa Timur menjadi sorotan utama.

Menyikapi fenomena ini, Sosiolog Universitas Mataram (Unram), Saipul Hamdi, memberikan pandangannya mengenai akar masalah di balik gelombang kekerasan tersebut. Menurut Saipul, ketimpangan sosial yang semakin melebar di tengah masyarakat menjadi pemicu utama timbulnya aksi anarkis. Ia menilai, jurang kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan telah menciptakan kegerahan di kalangan akar rumput.

Pernyataan Saipul Hamdi ini muncul di tengah upaya pemerintah menanggapi situasi. Presiden Prabowo pada 30 Agustus 2025 telah memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk membahas kondisi terkini unjuk rasa. Presiden memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas setiap tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa demonstran, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban publik.

Jurang Kesenjangan dan Gaya Hidup Hedonis Pemicu Kegerahan Publik

Sosiolog Saipul Hamdi menyoroti adanya jurang pemisah yang kian kentara antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan para pejabat atau legislator. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau bergaji kecil semakin merasakan perbedaan signifikan dengan mereka yang memiliki gaji besar di pemerintahan. Kondisi ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di masyarakat.

Lebih lanjut, Saipul mengemukakan bahwa gaya hidup hedonisme yang kerap dipamerkan oleh beberapa tokoh politik, artis, pengusaha, dan pejabat publik di media sosial turut memperparah situasi. Kontras ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan realitas pahit yang dihadapi masyarakat di level akar rumput. Banyak di antara mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mengalami lesunya penjualan produk UMKM, dan tidak merasakan adanya kenaikan gaji yang signifikan.

Kesenjangan yang mencolok ini, menurut Saipul, memicu "kegerahan" di kalangan masyarakat. Mereka merasa ada ketidakadilan yang sistematis dalam distribusi kesejahteraan. Saipul pun berpesan kepada seluruh tokoh publik untuk senantiasa menjaga sikap dan perkataan mereka, agar tidak melukai hati masyarakat yang sedang berjuang dalam kondisi ekonomi sulit.

Data Ketimpangan dan Tuntutan di Balik Aksi Massa

Analisis sosiolog tersebut didukung oleh data terkini mengenai tingkat ketimpangan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan gini ratio, yang merupakan indikator ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan masyarakat. Angka gini ratio mengalami kenaikan dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024.

Peningkatan angka ketimpangan ini bertepatan dengan gelombang aksi unjuk rasa yang meluas di seluruh Indonesia. Para demonstran, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menyuarakan berbagai tuntutan mendesak. Mereka menuntut reformasi pajak, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta menolak kebijakan upah murah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 ini terus berlanjut hingga saat ini, menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi di kalangan masyarakat. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga menyebabkan kerugian materiil akibat kerusakan fasilitas umum dan perkantoran yang menjadi sasaran amarah massa.

Respons Pemerintah dan Pentingnya Menjaga Stabilitas Sosial

Melihat eskalasi situasi, Presiden Prabowo mengambil langkah cepat dengan memanggil Panglima TNI dan Kapolri pada 30 Agustus 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam kondisi keamanan dan ketertiban yang terganggu akibat aksi anarkis. Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menghentikan tindakan kekerasan yang merusak.

Perintah Presiden untuk menindak tegas massa anarkis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga supremasi hukum dan ketertiban. Namun, di sisi lain, pandangan sosiolog Saipul Hamdi juga mengingatkan bahwa penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Akar masalah ketimpangan sosial perlu diatasi secara komprehensif.

Penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun tokoh publik, untuk memahami bahwa stabilitas sosial sangat bergantung pada keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan mengatasi ketimpangan sosial dan menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat, diharapkan ketegangan dapat mereda dan aksi anarkis dapat dicegah di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews