Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai proses pengisian wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Tjahjo menyebut DPRD DKI tidak dapat mengembalikan atau tidak setuju terhadap dua nama yang telah diusulkan oleh partai pengusung.

"Karena merupakan hak dan otoritas dari parpol pengusung," kata Tjahjo dalam keterangan pers, Minggu (7/7).

Dia menjelaskan pengembalian salah satu atau dua nama tersebut dapat dilakukan bila salah satu atau keduanya meninggal dunia, sakit permanen, hilang, atau mengundurkan diri.

Tjahjo menyebut tugas anggota DPRD memilih salah satu dari dua orang dari yang diusulkan oleh partai pengusung berdasarkan Pasal 22 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib DPRD.

"Sehingga DPRD mengembalikan ke partai politik pengusung agar digenapkan kembali," ucapnya.

Selain itu, Tjahjo menyatakan dalam rapat paripurna pemilihan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi quorum dapat dilakukan penundaan sampai dua kali.

Dia menyebut hal tersebut berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Dalam hal rapat paripurna tidak memenuhi quorum sebagaimana amanat Pasal 97 ayat (1) huruf c maka dapat dilakukan penundaan sampai dua kali," kata Tjahjo.

Akan tetapi, kata dia, bila setelah dua kali penundaan belum quorum maka pengembalian keputusan diserahkan ke pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi untuk musyawarah mufakat.

"Atau dengan mekanisme suara terbanyak memilih salah satu dari dua calon wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) PP Nomor 12 Tahun 2018," jelasnya.

Partai Gerindra dan PKS telah mengirimkan dua nama ke DPRD DKI Jakarta untuk pengganti Sandiaga Uno. Keduanya yakni, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Saat ini di DPRD masih proses penyusunan tata tertib pemilihan wakil gubernur oleh Pansus.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik mengatakan, partainya akan mengajukan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta jika paripurna tidak menyetujui dua calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kalau Gerindra kan banyak kadernya. Kapan dicalonin juga sudah siap," ujar Taufik saat dihubungi, Selasa (2/7).

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com