Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyinggung banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat akhir-akhir ini. Seperti aksi long march yang dilakukan Presidium alumni 212 yang menolak adanya Perppu nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Hal itu disampaikan Tjahjo saat memberikan pengarahan dalam Rakor Penanganan Isu-isu Politik Nasional dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang dihadiri Kesbangpol, Perwakilan Sekda dan Karopemas Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau setiap hari demo, dikira polisi enak apa? Enggak ada uangnya, anggaran keamanan juga terbatas," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Politis PDIP ini menilai, akibat aksi-aksi itu banyak pihak yang dirugikan. Dia mengklaim aparat penegak hukum sama sekali tak diuntungkan bila aksi demonstrasi terjadi setiap waktu.

Kritik Tjahjo itu pun ditujukan kepada para peserta Aksi 287 yang dilakukan oleh mereka yang melakukan aksi mulai dari 411, 212, 313. Tjahjo menegaskan, setiap ormas yang ada di Indonesia wajib hukumnya untuk berazaskan Pancasila.

"Ormas yang ada di NKRI hukumnya wajib azas Pancasila. Yang azas Pancasila dicantumkan dalam AD/ART saja bisa menyimpang, apalagi yang tidak mencantumkan," tutupnya.