Mendagri imbau kepala daerah tak pantau pembangunan diganti

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencatat setidaknya ada 198 kabupaten/kota yang dinilai belum fokus pembangunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal itu membuat moratorium pemekaran daerah masih dilakukan.

Menurut Tjahjo, minimnya pembangunan berakibat kesejahteraan rakyat terhambat. Sebab, akses dan fasilitas tidak cukup memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian.

"Masih banyak daerah yang belum maksimal dalam pembangunan. Ada sekitar 198 kabupaten/kota," ungkap Tjahjo di Palembang, Senin (17/4).

Dia mengatakan, kepala daerah mestinya selalu kontrol setiap pembangunan. Setiap kendala yang dihadapi bisa diketahui untuk dicarikan solusi.

"Kepala SKPD (kepala dinas) yang tidak sanggup diganti saja. Ini bisa diketahui jika kepala daerah paling tidak tiga bulan sekali ke lapangan," tegasnya.

Dari fenomena ini, kata Tjahjo, pihaknya masih memberlakukan moratorium atau menunda pemekaran daerah meski banyak keinginan dari provinsi untuk mengajukan pemekaran kabupaten/kota.

"Tidak semua daerah pemekaran yang mampu mandiri. Jadi kita tunda dulu (pemekaran daerah)," kata dia.