Mendagri Bisa Tolak Keinginan Bupati Indramayu Mengundurkan Diri
Merdeka.com - Bupati Indramayu, Anna Sophana, bersikukuh mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan Anna sempat dipertanyakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Pengamat otonomi daerah yang juga guru besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menilai seharusnya Menteri Tjahjo bisa menolak mengundurkan diri Anna jika tak sepakat dengan keputusan Anna.
"Jadi imbauan saya, Mendagri tolak aja. DPRD juga tolak aja baiknya. Itu juga jadi pelajaran bagi politisi yang lain, kalau ini dikabulkan, itu saya khawatir jadi preseden buruk," kata Djohermansyah di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).
Djohan mengatakan, para kepala daerah seharusnya sadar dengan jabatannya karena sudah disumpah untuk mengutamakan kepentingan negara. Hal tersebut, kata dia, tertera pada UU Pilkada dan UU Pemda.
"Bahwa Anda punya hak untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hak-nya, tapi bayangkan, ada hak rakyat juga. Hak rakyat itu keluarkan uang berapa untuk dia jadi bupati. Itu dana dari APBD. Dana yang kalau dia nggak begitu kan bisa dipakai untuk kepentingan pendidikan, kesehatan. Jadi artinya juga, bisa saja, kalau saya sih itu hak, tapi negara juga punya hak untuk menolaknya," papar Djohan.
"Anda kan mengingkari sumpah jabatan. Tolong dibaca lagi sumpah jabatan 'utamakan kepentingan bangsa dan negara, daerah daripada kepentingan pribadi dan golongan'," tegas Djohan.
Sebelumnya Anna menyampaikan, setelah dirinya dua tahun menjabat sebagai Bupati Indramayu di periode kedua, sang Ibu meninggal dunia karena sakit yang dialaminya. Hal itu memberi bekas yang mendalam.
"Ini meninggalkan penyesalan berkepanjangan. Banyak keinginan Beliau. Kemudian bapak juga sakit. Setelah ibu meninggal, kayak ada yang hilang. Semangat hilang. Ditambah lagi sekarang bapak sendiri dan sangat membutuhkan perhatian dari saya, sehingga kami berunding dengan keluarga dan kami putuskan untuk saya mundur," kata Anna.
Keputusannya mundur dari jabatan Bupati Indramayu juga dipicu rasa khawatir tidak punya banyak waktu untuk sang ayah. Terlebih, ketika ibunya meninggal pun dia tidak berada di rumah.
"Saya takut kehilangan bapak seperti halnya ibu meninggal," Anna menandaskan.
Anna menjadi Bupati Indramayu sejak 2010 dan terpilih kembali pada 2015. Namun, pada Selasa, 30 Oktober 2018, Anna mengirimkan dua surat untuk DPRD Indramayu dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Dalam suratnya, Anna menjelaskan dirinya mundur karena ingin fokus berbakti kepada keluarga. Pengunduran diri Anna juga sudah disetujui DPRD Indramayu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaBawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal
Warga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaGerindra Pertimbangkan Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani Maju Pilwakot Surabaya
Ahmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca Selengkapnya