Merdeka.com - Pemerintah sebagai regulator perlu memberikan payung hukum bagi institusi pendidikan khususnya di daerah-daerah. Langkah ini harus dilakukan untuk dilakukan pencegahan secara sistematis melalui kurikulum yang lebih mengarah kepada pendidikan karakter.

"Perlu juga ketegasan dari pemerintah dalam hal ini agar benih intoleransi tidak semakin menyebar di dunia pendidikan kita," kata Ketua Lembaga Konsultasi untuk Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Pengurus Pusat Fatayat NU, Riri Khairoh dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Dia menambahkan, selain kontrol terhadap kurikulum pendidikan, tentunya penting juga untuk mewaspadai para guru atau tenaga pendidik agar tidak mengajarkan hal-hal yang bisa mengarah ke intoleransi. Karena murid itu akan cenderung mengikuti apa yang dikatakan gurunya.

"Karena kalau gurunya bilang A, maka pasti muridnya juga akan mengikutinya. Nah menurut saya ini justru yang harus terus diawasi, bagaimana perspektif guru terkait dengan isu-isu intoleransi maupun radikalisme itu sendiri," kata anggota Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2015-2019 ini.

Oleh karena itu, menurut Riri, perlu adanya upaya-upaya untuk mengikis benih intoleransi di sekolah seperti kampanye-kampanye perdamaian dan multikulturalisme.

Riri juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan timbulnya intoleransi di sekolah. Dia ingin kasus intoleransi di sekolah yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini perlu menjadi perhatian bersama.

"Kalau ada praktik di sekolah yang mengajarkan intoleransi atau radikalisme itu perlu ada sanksi tegas," tandasnya.