Mantan wali kota Batu segera disidangkan

Jumat, 12 Januari 2018 16:25 Reporter : Yunita Amalia
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. ©2017 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melimpahkan berkas perkara dua tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017. Satu di antaranya, mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko.

"Hari ini, dilakukan penyerahan barang bukti dan dua tersangka tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 ke penuntutan atau tahap dua," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, (12/1).

Satu berkas yang juga dilimpahkan penyidik ke penuntut umum merupakan milik Ketua Kelompok Kerja (Pokja) BLP VI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu Edi Setiawan.

Febri mengatakan guna proses lebih lanjut keduanya telah dipindahkan penahanannya. Untuk Eddy Rumpoko ditahan di Lapas Klas II A Sidoarjo, sementara Edi Setiawan ditahan di Lapas Klas I Surabaya, Medaeng.

Dia menambahkan, selama proses penyidikan Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan total 47 orang saksi telah dimintai keterangannya sebagai saksi dari berbagai unsur antara lain Komisaris Utama PT Agit Perkasa, Kadis Pekerjaan Umum Binamarga, staf BRI Malang, Kabag Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Batu, dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah.

Adapula Direktur atau Direktris Utama PT Dailbana Prima Indonesia, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pejabat pembuat komitmen (PPK) Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu, Direktur PT Dinamika Oceanic Consula, dan unsur swasta lainnya

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan terkait kasus itu di Batu pada September 2017, tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta.

Diduga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar. Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp 200 juta dari total fee Rp 500 juta. Sedangkan Rp 300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota.

Sedangkan uang Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setiawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Filipus Djap sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dari kasus ini, Eddy Rumpoko sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun, Hakim Tunggal R Iim Nurohim menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko itu dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 November 2017 lalu. [did]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini