Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, saat ini penegakan hukum di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Bahkan, dia menilai, kondisi tersebut merupakan bentuk peniadaan kesejahteraan sosial dan keadilan.

"Ada hal-hal mengkhawatirkan yang berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia, di antaranya distribusi kekuasaan yang terfragmentasi, pembajakan ruang publik dan media massa serta perampokan sumber daya alam," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (9/12).

Menurut dia, kondisi yang tercermin seperti sekarang ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi masyarakat, bahkan sudah mengabaikan tingkat kesejahteraan sosial. Orde Reformasi, lanjutnya, merupakan antitesa dari Orde Baru, namun ternyata Orde Reformasi ini hanya sekadar orde baru yang memiliki KPK.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UMM Moh Najih mengkritisi program Nawa Cita yang sudah dijanjikan pasangan Jokowi - JK saat kampanye Pemilihan Presiden 2014.

Menurutnya, ada beberapa poin terkait penegakan hukum pada masa Jokowi-Jk yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu, pembentukan Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) juga dinilai kurang efektif.

"Satgas Saber Pungli, melakukan beberapa kegiatan pengawasan yang berlebihan, khususnya di tingkat desa, sehingga perangkat desa dalam penggunaan dana desa tidak maksimal," tutupnya.