Mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin Meninggal Dunia di Jakarta
Syamsul Arifin adalah gubernur ke 15 Sumatera Utara.
Syamsul Arifin adalah gubernur ke 15 Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara ke-15, Syamsul Arifin meninggal dunia. Syamsul menjabat sebagai gubernur Sumut periode 2008-2011.
Syamsul Arifin mengembuskan napas terakhir pada sekitar pukul 12.45 Wib siang tadi, di usianya yang ke 71 tahun.
@merdeka.com
Syah Afandin yang juga menjabat Plt Bupati Langkat ini mengatakan jasad almarhum saat ini masih berada di Jakarta. Rencananya, segera diterbangkan ke Sumatera Utara.
"Saat ini persiapan menuju Sumut, terimakasih yaa," katanya.
Syamsul Arifin meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit Jakarta.
Informasi yang diperoleh, almarhum H Syamsul Arifin akan disemayamkan di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Dato' Seri H. Syamsul Arifin, S.E. atau dikenal dengan Syamsul Arifin lahir di Kota Medan, Sumatra Utara pada 22 September 1952. Ia memiliki gelar Datuk Lelawangsa Sri Hidayatullah Putera Melayu Sahabat Semua Suku.
Syamsul lahir dari pasangan Hasan Basri dan Fadlah. Sang ayah, Hasan Basri, dikenal sebagai salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia yang ikut terlibat dalam perang di Pangkalan Brandan.
Di kancah politik Indonesia, Syamsul Arifin pernah menjabat sebagai Bupati Langkat periode tahun 1999-2008. Selanjutnya, ia terpilih menjadi Gubernur Sumut melalui pemilihan umum yang menjabat sejak tahun 2008 sampai 2013.
Sosok Syamsul Arifin mantan Bupati Langkat dan Gubernur Sumatra Utara yang meninggal dunia di usia 71 tahun.
Baca SelengkapnyaPaloh mengatakan, perumusan klausul gubernur dipilih oleh presiden merupakan langkah gegabah.
Baca SelengkapnyaGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta resmi diperpanjang.
Baca SelengkapnyaPemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya