MAKI Minta KPK Harun Masiku Diproses Hukum Tanpa Kehadiran

Rabu, 25 Mei 2022 06:01 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kader PDIP Harun Masiku (HM) hingga saat ini belum tertangkap. Meski sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) hampir selama 1,5 tahun dan telah menghilang hampir 3 tahun, rimba dari pelaku kasus suap penetapan anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) juga masih gelap.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak, agak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat menjaga kehormatannya dalam kasus ini. Boyamin menyarankan, agar Harun dapat diproses hukum tanpa kehadiran fisiknya atau in absentia.

"Untuk menjaga marwah / kehormatan KPK untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, MAKI telah mengajukan permohonan proses hukum tanpa kehadiran HM (in absentia) mulai Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan di Pengadilan Tipikor," kata Boyamin dalam keterangan tertulis diterima, Selasa (24/5).

Boyamin melanjutkan, permohonan terkait telah dikirim hari ini via akun email Pengaduan Masyarakat KPK. Dia berharap, permohonan itu dapat segera mendapat sambutan positif dari KPK.

"Semoga permohonan ini segera dapat respon positif dan tidak terlalu lama dilakukan prosen in absentia terhadap HM," harap Boyamin.

Boyamin menjelaskan, proses hukum dengan cara in absentia semata untuk KPK sebagai badan pemberantasan korupsi. Selain itu, langkah yang disarankan oleh MAKI dapat membuat publik yakin, bahwa KPK akan mampu tegak lurus dan tidak tebang pilih.

2 dari 2 halaman

Berikut Isi Surat Permohonan Diajukan Boyamin:

Kepada Yth.
Pimpinan KPK
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dasar:

1. Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

2. Hingga saat ini DPO Harun Masiku dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan calon pengganti antar waktu DPR RI di Komisi Pemilihan Umum yang telah menyidangkan hingga incracht Wahyu Setiawan dkk.

Berdasar hal tersebut diatas, MAKI mengajukan permohonan proses persidangan in absentia atas Harun Masiku yang tentunya didahului oleh proses Penyidikan dan Penuntutan oleh KPK.

Permohonan ini diajukan dengan dalih bahwa Harun Masiku hingga saat ini tidak tertangkap dan keyakinan bahwa Harun Masiku tidak akan pernah bisa ditangkap untuk jangka waktu lama hingga jatuh tempo Kadaluarsa.

Sekian dan terima kasih.

Surakarta, 24 Mei 2022

Hormat Saya,

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) Boyamin Bin Saiman

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK tidak pernah berhenti dalam mencari keberadaan Harun selama bukti dan berkasnya masih ada.

"Saya sekali lagi katakan, sejauh ada cukup bukti dan berkasnya pasti akan kita tuntaskan, Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka bukan hanya Harun Masiku, jadi saya kira itu pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikan yang penting ada bukti dan berkasnya," kata Firli.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com [eko]