Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengeluarkan Perppu terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum sempat dikeluarkan, wacana penerbitan Perppu tersebut sudah menuai pro dan kontra.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengimbau agar jangan ada lagi yang berdebat soal implikasi atas keluarnya Perppu tersebut. Menurutnya, Jokowi mempunyai semua instrumen untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.

"Kita tidak lagi berdebat soal implikasi. Bapak Presiden itu punya semua instrumen yang diperlukan untuk mengambil pertimbangan dan memutuskan dengan sebaik-baiknya," katanya di Jakarta, Kamis (3/10).

Agar tidak terus menjadi polemik, dia menyarankan, semua pihak menunggu keputusan Presiden Jokowi. Mahfud juga meminta semua pihak sabar. Selain itu, menghormati apapun keputusan yang akan diambil mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Agar kita tidak meneruskan polemik mari kita tunggu keputusan Presiden. Dan apapun keputusannya karena beliau adalah pemegang otoritas tertinggi di negara ini ya kita harus hormati," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK untuk mengganti UU tentang KPK yang telah disepakati DPR dan Pemerintah untuk direvisi.

Pada saat pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden telah mengirimkan surat presiden (Surpres) ke DPR. Surpres itu berisi bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), yang saat itu dijabat Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan revisi.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!