Mahfud MD Pertimbangkan Revisi Payung Hukum Pemilu Dampak Pemekaran Papua

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mempertimbangkan untuk melakukan revisi beleid Pemilu. Hal ini dilakukan karena DPR baru sudah mengesahkan penambahan terhadap tiga provinsi baru di tanah Papua.

"Sedang dipertimbangkan payung hukumnya," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (4/7).

Mahfud menambahkan, sejumlah poin yang akan menjadi catatan adalah soal keterisian wakil legislatif Pusat dan Daerah-daerah pemekaran berdasar Pemilu.

"Itu saja yang pokok, yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati," jelas dia.

RUU DOB Papua Telah Disahkan

Sebelumnya diberitakan, DPR telah mengesahkan tiga RUU daerah otonomi baru (DOB) tentang pembentukan tiga provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan menjadi Undang-Undang. Hal itu dilakukan saat memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Walhasil, dengan hadirnya pemekaran pada tiga provinsi baru di Papua ini total provinsi yang ada di Indonesia saat ini bertambah menjadi 37 provinsi.

Berikut wilayah pemekaran tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua:

1. Provinsi Papua Selatan Ibu Kota di Meraukea. Kabupaten Meraukeb. Kabupaten Boven Digoelc. Kabupaten Mappid. Kabupaten Asmat

2. Provinsi Papua Tengah Ibu Kota di Nabirea. Kabupaten Nabireb. Kabupaten Paniaic. Kabupaten Mimikad. Kabupaten Puncak Jayae. Kabupaten Puncakf. Kabupaten Dogiyaig. Kabupaten Intan Jayah. Kabupaten Deian

3. Provinsi Papua Pegunungan Ibu Kota di Jaya Wijayaa. Kabupaten Jayawijayab. Kabupaten Pegunungan Bintangc. Kabupaten Yahukimod. Kabupaten Tolikarae. Kabupaten Mamberamo Tengahf. Kabupaten Yalimog. Kabupaten Lani Jaya, danh. Kabupaten Nduga.