Luas Hutan dan Lahan Terbakar di Riau Turun 99,83 Persen Dibanding 2019

Merdeka.com - Luas area hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Riau tahun ini mencapai 1.587 hektare, turun hingga 99 persen lebih dibandingkan dengan luas hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2019 menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Alhamdulillah berkat kerja keras kita, luas karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Riau hingga 21 Oktober turun 99,83 persen dibandingkan dengan kondisi 2019," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau Edwar Sanger di Pekanbaru dilansir Antara, Senin (26/10).

Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan meliputi area seluas 9.706 hektare di Provinsi Riau. Saat itu, Riau dalam status tanggap darurat asap karena selain menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya juga menerima kiriman asap dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.

Edwar mengatakan bahwa sejak awal tahun sampai 21 Oktober 2020 kebakaran hutan dan lahan terjadi di 12 kabupaten dan kota dan mencakup area seluas 1.587,6 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan tahun ini paling banyak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas area terbakar 479,5 hektare dan paling sedikit terjadi di Kuantan Singingi dengan luas area terbakar sekitar 1,5 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Bengkalis (382 hektare), Siak (174,5 hektare), Dumai (138,9 hektare), Pelalawan (142 hektare), dan Rokan Hilir (60,15 hektare).

Luas area hutan dan lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru tahun ini juga menurun drastis menjadi 24,66 hektare dari 333,8 hektare pada tahun 2019.

Jumlah Titik Panas

Jumlah titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan yang terpantau Satelit LAPAN dan Terra-Aqua pada tahun ini juga menurun sekitar 41 persen dibandingkan 2019.

Menurut Edwar, titik panas yang terdeteksi di wilayah Riau hingga 21 Oktober 2020 sebanyak 2.730, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah titik panas yang terdeteksi sepanjang tahun 2019 yang tercatat sampai 4.682.

Ia mengatakan, penurunan karhutla tidak lepas dari upaya bersama seluruh pemangku kebijakan di Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Riau serta dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Edwar menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau tahun ini menjalankan 13 kebijakan strategis untuk menanggulangi karhutla, yang mencakup pembuatan embung dan sekat kanal, pembentukan tim terpadu penertiban kebun kelapa sawit, penegakan hukum, pembuatan posko relawan, pembangunan sistem deteksi ini, hingga penetapan status siaga darurat karhutla.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat karhutla dari 11 Februari sampai 31 Oktober 2020. "Sudah 264 hari Riau dalam siaga darurat karhutla dan akan berakhir pada 31 Oktober," kata Edwar.