Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LHKPN: Harta Calon Kapolri Idham Aziz Rp5,5 Miliar

LHKPN: Harta Calon Kapolri Idham Aziz Rp5,5 Miliar Komjen Idham Azis Jalani Uji Kelayakan dan Kepatuhan di DPR. ©2019 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Idham Azis menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menelisik harta Idham Azis melalui elhkpn.kpk.go.id, Idham tercatat memiliki harta sebesar Rp5,5 miliar. Dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses Liputan6.com pada Rabu (30/10/2019), Idham melaporkan hartanya pada Desember 2018 saat akan menjadi Kabareskrim.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini tercatat memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Depok dan Kendari. Seluruhnya, tanah dan bangunan yang dimiliki Idham senilai Rp3.458.937.000.

Untuk harta bergerak, Idham tercatat memiliki alat transportasi, di antaranya Toyota Innova Venturer 2017 dan Toyota Kijang Innova 2016 senilai Rp730 juta. Harta bergerak lainnya milik Idham yakni Rp490 juta.

Sementara kas dan setara kas lainnya milik Idham Rp834.871.813. Idham tercatat tak memiliki surat berharga. Idham juga tak disebutkan memiliki utang dalam laman tersebut. Sehingga, total harta milik Idham senilai Rp5.513.808.813.

Adapun tujuh program prioritas Idham bila menjadi Kapolri adalah:

1. Mewujudkan SDM yang unggul2. Pemantapan Harkamtibmas3. Penguatan Gakum yang profesional dan berkeadilan4. Pemantapan manajemen media5. Penguatan sinergi polisional6. Penataan kelembagaan7. Penguatan pengawasan

Agenda yang mendapat atensi :

1. Pengamanan 270 Pilkada serentak di 9 provinsi2. Pengamanan PON ke-20 di Papua3. Menanggulangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme4. Menanggulangi permasalahan yang mendapat atensi publik, seperti karhutla, korupsi, kejahatan siber, hingga narkoba5. Mengamankan pembangunan infrastruktur.

Untuk diketahui, Idham Azis menjadi calon Kapolri tunggal yang direkomendasikan oleh Jokowi setelah Kapolri sebelumnya, Tito karnavian, diamanatkan sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri yang baru secara aklamasi. Hal tersebut diambil berdasarkan keputusan masing-masing fraksi usai menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri.

"Seluruh fraksi aklamasi untuk menyetujui Komjen Idham Azis menjadi Kapolri. Yang mana sore ini keputusan tingkat pertama dan sore ini bersurat pada pimpinan DPR untuk besok diagendakan dalam rapat paripurna,” kata Ketua Komisi III Herman Herry, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Setuju?" tanya Herman kepada anggota Komisi III.

Setelah semua anggota Komisi III setuju, Idham lantas mengucapkan syukur dan terima kasih.

"Terima kasih atas pelaksanaan proses uji kelayakan, dalam ruang mulia ini dan terhormat. Izin saya berikan komitmen melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab dengan slogan pengabdian terbaik untuk institusi Polri," katanya.

Larang Senjata Api

Komjen Idham Azis, menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi III DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri. Salah satu misi Idham ialah menjadikan anggota Polri yang humanis dalam penanganan unjuk rasa.

Dia berjanji dalam penanganan unjuk rasa Polri bakal memberikan pelayanan pengawalan dan pengamanan untuk melindungi massa pengunjuk rasa maupun masyarakat di sekitarnya.

"Penanganan unjuk rasa dilakukan secara humanis dengan mengedepankan tim negosiator polwan dengan kekuatan yang proporsional," kata Idham saat uji calon Kapolri di ruang komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Idham menekankan, dalam menghadapi unjuk rasa tidak dibenarkan menggunakan senjata api, baik peluru karet maupun senjata tajam. "Namun demikian Polri tetap menyiapkan kompi anti anarkis jika unjuk rasa berkembang menjadi kerusuhan," ucapnya.

Idham pun menceritakan pengalamannya saat menjadi Kapolda Metro Jaya. Supaya suasana tetap kondusif, Idham mencari koordinator lapangan demonstran dan membangun komunikasi.

"Paling penting kita deteksi dini dulu kita cari korlapnya, temen temen ingin kita bangun komunikasi, satu kata kuncinya komunikasi," kata dia.

Menurutnya, komunikasi yang baik merupakan cara ampuh. Tidak ada hal yang tidak selesai jika berkomunikasi.

"Dan saya ingatkan gak boleh ada aturan main, dan semua bisa mereka lakukan, karena kita mau membangun komunikasi," tandas Idham.

Anggota Tak Netral

Calon Kapolri Komjen Idham Azis menegaskan bahwa anggotanya akan netral dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Idham berjanji menindak anggotanya yang bermain politik."Saya akan memberikan jaminan bahwa Polri itu netral, saya harus memberi jaminan itu bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 kami semua Polri netral dan itu mulai dari saya," tegas Idham saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).Kabareskrim itu tidak memungkiri bila masih ada oknum polisi yang tidak netral. Satu-satunya cara supaya kapok dengan tindak tegas."Mungkin ada yang tidak netral, itu oknum pak, dan kalau ada yang tidak netral satu obatnya kita tindak," tegas jenderal bintang tiga itu."Jadi saya tidak akan pernah ragu menindak anggota jika dia tidak melakukan seusai prosedur," pungkas Idham Azis.

Baca juga:Idham Azis Janji Permudah Lulusan Madrasah Aliyah Masuk PolriTito Karnavian Harap Kapolri Baru Bisa Reformasi InternalFit and Proper Test Idham Azis, PKS Singgung Hubungan Polri dan Umat Islam RenggangKomisi III DPR Setuju Komjen Idham Azis jadi Kapolri Secara AklamasiTandatangani Pakta Integritas, Calon Kapolri Idham Azis Kutip Buku BJ HabibieIdham Azis Tegaskan Radikalisme Dilakukan Oknum Bukan Representasi Ajaran Agama

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

Istana menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Mendagri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kelakar Politisi Golkar saat Raker DPR: Habiburokhman Calon Menkum HAM
Kelakar Politisi Golkar saat Raker DPR: Habiburokhman Calon Menkum HAM

Komisi III DPR menggelar raker dengan pemerintah terkait permohonan pertimbangan naturalisasi 3 calon pemain timnas.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan

Baca Selengkapnya
TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh
TKN Soal Pernyataan Kapolri Teruskan Estafet Kepemimpinan: Bukan Berarti Berpihak, Tak Perlu Ditafsirkan Jauh

Pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan tak perlu ditafsirkan lebih jauh

Baca Selengkapnya
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pesan Cak Imin untuk Tito Karnavian yang Ditunjuk Jadi Plt Menko Polhukam
Pesan Cak Imin untuk Tito Karnavian yang Ditunjuk Jadi Plt Menko Polhukam

Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya