Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lapor ke KPK, Dipo Alam jawab tantangan anggota DPR

Lapor ke KPK, Dipo Alam jawab tantangan anggota DPR Dipo Alam. merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan para anggota DPR yang diduga bermain proyek di tiga Kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dipo mengaku dia membawa bukti-bukti berupa dokumen terkait dugaan rasuah para anggota dewan itu.

Dipo menyatakan dia tidak menuding langsung kepada para anggota dewan. Dia mengaku hanya menerima laporan dari beberapa pegawai negeri sipil di kementerian terkait yang merasa tertekan dengan praktik korupsi itu.

"Intinya itu bukan tudingan langsung dari saya. Tapi itu suara beberapa pegawai negeri sipil," kata Dipo saat keluar dari Gedung KPK, Rabu (14/11) malam.

Dipo mengaku setelah menerima laporan praktik korupsi di tiga kementerian, kemudian dipelajari secara detail. Bahkan, pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung dengan beberapa pejabat yang melapor itu.

"Itu kami himpun semua dan konfirmasi dengan pejabat dan menteri langsung. Karena Sekretaris Kabinet bukan penegak hukum dan ada keinginan dari pegawai negeri sipil yang merasa tertekan dan masyarakat, laporan itu sekaligus dengan dokumen-dokumen yang terlampir saya serahkan kepada KPK," ujar Dipo.

Dipo menyatakan sikapnya dengan mendatangi KPK buat menjawab tantangan dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menantang dia melaporkan dugaan permainan anggaran di kementerian itu. Dia menyatakan siap jika dirinya diundang Badan Kehormatan DPR.

"Intinya ini adalah suatu laporan dari pegawai negeri sipil. Jadi yang mengatakan itu fitnah, ternyata ada buktinya. Tinggal nanti menunggu apakah menterinya mau diminta klarifikasi oleh KPK," lanjut Dipo.

Senin lalu, Dipo Alam menyatakan ada staf khusus dari kementerian turut bermain dalam kongkalikong antara pemerintah dan anggota dewan. Dipo menyebutkan, ada beberapa staf khusus yang memanfaatkan kedekatannya dengan menteri untuk menekan pejabat eselon I, II dan III. Mereka meminta agar pejabat itu mengalokasikan anggaran yang sudah digelembungkan jumlahnya untuk membiayai program atau kegiatan yang sudah diciptakan sendiri.

Namun, menurut Dipo, ada sejumlah pejabat eselon I yang tidak bersedia memenuhi permintaan staf khusus menteri, akhirnya menjadi korban dimutasikan, dan bahkan ada yang sengaja dibuat tidak nyaman sehingga pejabat tersebut mengundurkan diri.

Dipo juga mengungkapkan adanya kader partai politik yang disusupkan ke dalam jajaran kementerian. Mereka ditempatkan sebagai pejabat struktural maupun staf khusus menteri. Mereka kerap melakukan tindakan tidak terpuji dengan merekayasa pengadaan barang dan jasa yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Dari dana itu, pelaku juga membuat pelaksanaan lelang dapat dimenangkan rekanan yang diunggulkan oleh partai atau dirinya sendiri.

"Sebagai imbalannya, para oknum kader partai meminta kepada rekanan yang dimenangkan untuk menyetor uang yang besarnya sampai puluhan bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah," kata Dipo Senin lalu.

Dipo juga mendapat laporan keterlibatan Ketua Fraksi di DPR yang sengaja bertugas menciptakan program dan kegiatan. Tidak hanya itu, dia juga mengamankan agar alokasi anggaran yang sudah digelembungkan itu mendapatkan persetujuan dari DPR. Peran oknum kader partai juga kerap dilakukan dalam proses penerbitan izin-izin atau rekomendasi. Para oknum kader partai itu, termasuk dengan staf khusus menteri yang berkolaborasi dengan pejabat pemberi izin, tidak segan-segan memaksa pejabat agar memberikan izin untuk oknum pemburu rente.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
Ketua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'

Ketua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'

Korban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Menaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?

Menaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?

Menaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya