Lapor ke KPK, Dipo Alam jawab tantangan anggota DPR

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan para anggota DPR yang diduga bermain proyek di tiga Kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dipo mengaku dia membawa bukti-bukti berupa dokumen terkait dugaan rasuah para anggota dewan itu.

Dipo menyatakan dia tidak menuding langsung kepada para anggota dewan. Dia mengaku hanya menerima laporan dari beberapa pegawai negeri sipil di kementerian terkait yang merasa tertekan dengan praktik korupsi itu.

"Intinya itu bukan tudingan langsung dari saya. Tapi itu suara beberapa pegawai negeri sipil," kata Dipo saat keluar dari Gedung KPK, Rabu (14/11) malam.

Dipo mengaku setelah menerima laporan praktik korupsi di tiga kementerian, kemudian dipelajari secara detail. Bahkan, pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung dengan beberapa pejabat yang melapor itu.

"Itu kami himpun semua dan konfirmasi dengan pejabat dan menteri langsung. Karena Sekretaris Kabinet bukan penegak hukum dan ada keinginan dari pegawai negeri sipil yang merasa tertekan dan masyarakat, laporan itu sekaligus dengan dokumen-dokumen yang terlampir saya serahkan kepada KPK," ujar Dipo.

Dipo menyatakan sikapnya dengan mendatangi KPK buat menjawab tantangan dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menantang dia melaporkan dugaan permainan anggaran di kementerian itu. Dia menyatakan siap jika dirinya diundang Badan Kehormatan DPR.

"Intinya ini adalah suatu laporan dari pegawai negeri sipil. Jadi yang mengatakan itu fitnah, ternyata ada buktinya. Tinggal nanti menunggu apakah menterinya mau diminta klarifikasi oleh KPK," lanjut Dipo.

Senin lalu, Dipo Alam menyatakan ada staf khusus dari kementerian turut bermain dalam kongkalikong antara pemerintah dan anggota dewan. Dipo menyebutkan, ada beberapa staf khusus yang memanfaatkan kedekatannya dengan menteri untuk menekan pejabat eselon I, II dan III. Mereka meminta agar pejabat itu mengalokasikan anggaran yang sudah digelembungkan jumlahnya untuk membiayai program atau kegiatan yang sudah diciptakan sendiri.

Namun, menurut Dipo, ada sejumlah pejabat eselon I yang tidak bersedia memenuhi permintaan staf khusus menteri, akhirnya menjadi korban dimutasikan, dan bahkan ada yang sengaja dibuat tidak nyaman sehingga pejabat tersebut mengundurkan diri.

Dipo juga mengungkapkan adanya kader partai politik yang disusupkan ke dalam jajaran kementerian. Mereka ditempatkan sebagai pejabat struktural maupun staf khusus menteri. Mereka kerap melakukan tindakan tidak terpuji dengan merekayasa pengadaan barang dan jasa yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Dari dana itu, pelaku juga membuat pelaksanaan lelang dapat dimenangkan rekanan yang diunggulkan oleh partai atau dirinya sendiri.

"Sebagai imbalannya, para oknum kader partai meminta kepada rekanan yang dimenangkan untuk menyetor uang yang besarnya sampai puluhan bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah," kata Dipo Senin lalu.

Dipo juga mendapat laporan keterlibatan Ketua Fraksi di DPR yang sengaja bertugas menciptakan program dan kegiatan. Tidak hanya itu, dia juga mengamankan agar alokasi anggaran yang sudah digelembungkan itu mendapatkan persetujuan dari DPR. Peran oknum kader partai juga kerap dilakukan dalam proses penerbitan izin-izin atau rekomendasi. Para oknum kader partai itu, termasuk dengan staf khusus menteri yang berkolaborasi dengan pejabat pemberi izin, tidak segan-segan memaksa pejabat agar memberikan izin untuk oknum pemburu rente. (mdk/ian)