Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lantik 5 Dewas LPP RRI, Menkominfo Dorong Perluas Jangkauan Informasi Publik

Lantik 5 Dewas LPP RRI, Menkominfo Dorong Perluas Jangkauan Informasi Publik Menkominfo Johnny G. Plate. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melantik lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026. Dia mengharapkan keberadaan dewan pengawas makin mendorong semangat untuk terus memperluas jangkauan informasi publik yang bermanfaat dan positif ke seluruh pelosok Indonesia.

"Dengan cakupan yang luas, LPP RRI memiliki peranan yang penting dalam menyebarluaskan informasi yang aktual, faktual, akuntabel kepada masyarakat di Indonesia," tutur Johnny dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 5 Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 di Auditorium M. Jusuf Ronodipuro Kantor Pusat RRI Jakarta, Jumat (15/10).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI, Johnny menegaskan kembali tugas yang diemban oleh Radio Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

"Serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas dia.

Johnny mengharapkan tugas utama LPP RRI itu terus dilakukan dalam masa bakti dewan pengawas yang baru dilantik. Bahkan, menurutnya saat ini sudah waktunya RRI membangun visi, menyiapkan langkah progresif dan mengembangkan inovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

"Dengan melihat besarnya warisan dan torehan sejarah yang telah diberikan oleh RRI kepada bangsa dan negara Indonesia, maka kini saatnya untuk terus berpikir, membangun visi-visi visioner dan mempersiapkan langkah-langkah progresif untuk menghasilkan inovasi baru di masa depan," kata Johnny.

Johnny mengatakan bahwa hal tersebut perlu dilaksanakan secara serius oleh dewan pengawas, direksi, manajemen, dan staf serta perangkat LPP RRI di seluruh Indonesia.

"Saya meyakini direksi, staf dan manajemen, seluruhnya akan berkomitmen melaksanakannya. Namun demikian, harus kita perhatikan bahwa teknologi gelombang radio amplified modulation dan signal frequency modulation perlu terus dikembangkan di era digital melalui pemanfaatan digital signal radio. Di tengah disrupsi informasi dan era yang semakin digital, LPP RRI harus siap untuk terus beradaptasi serta bertransformasi melalui pengawasan dan guidance dewas," kata Johnny.

Johnny lantas mendorong LPP RRI menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan besar di sektor informasi dengan memperlihatkan eksistensi di ranah global melalui perannya sebagai megafon pemberitaan Indonesia di etalase dunia internasional.

"Dengan dunia yang semakin terhubung dan interdependen, maka gerak dan langkah RRI harus semakin integratif dan eksploratif, melebihi batasan-batasan nasional, memberikan image yang positif dan konstruktif bagi Indonesia di kancah internasional," Johnny menandaskan.

Pelantikan Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2021. Dewan Pengawas LPP RRI yang dilantik adalah Anwar Mujahid Adhy Trisnanto, Enderiman Butar Butar, M Rini Purwandari, Mohamad Kusnaeni, dan Mohammad Rohanudin. Kelimanya menggantikan anggota dewan pengawas periode sebelumnya, yaitu Mistam, Dwi Hernuningsih, Tantri Relatami, Frederik Ndolu, dan Hasto Kuncoro.

Hadir menjadi saksi dalam pelantikan yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ismail, para Direksi LPP RRI, serta para pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian Kominfo.

Reporter: Nanda Perdana Putra/Liputan6.com

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Siapkan Anggaran Rp5 Triliun, Program Kartu Prakerja Targetkan 1,14 Juta Penerima Manfaat pada 2024
Siapkan Anggaran Rp5 Triliun, Program Kartu Prakerja Targetkan 1,14 Juta Penerima Manfaat pada 2024

Cahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).

Baca Selengkapnya
Menkominfo Ajukan Anggaran 2025 Rp 12,3 Triliun, Ini Program Prioritasnya
Menkominfo Ajukan Anggaran 2025 Rp 12,3 Triliun, Ini Program Prioritasnya

Permohonan penambahan anggaran ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat rapat bersama DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kominfo Sebagai Katalis Komunikasi dan Jejaring Informasi Sehat di NTB
Kominfo Sebagai Katalis Komunikasi dan Jejaring Informasi Sehat di NTB

Rakor Kominfotik se-NTB itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan
PSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan

Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya
15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal
15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal

Dandim mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoaks

Baca Selengkapnya
Bumi Semakin di Kelilingi Ribuan Satelit, Apakah akan Terjadi Kemacetan di Luar Angkasa?
Bumi Semakin di Kelilingi Ribuan Satelit, Apakah akan Terjadi Kemacetan di Luar Angkasa?

Semakin banyak peristiwa benda asing jatuh dari langit. Benda-benda itu kebanyakan berasal dari Stasiun Luar Angkasa.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Segera Terbitkan Regulasi untuk Lindungi Anak di Ruang Digital: Supaya Anak Tumbuh dengan Konten Baik
Menkominfo Segera Terbitkan Regulasi untuk Lindungi Anak di Ruang Digital: Supaya Anak Tumbuh dengan Konten Baik

Aturan itu menjadi perpanjangan dari Undang-Undang nomor Nomor 1 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

Baca Selengkapnya
Lunasi Utang Orang Tua Rp400 Juta, Usaha Delfi Malah Laris Manis dan Kini Jadi Pengusaha Sukses
Lunasi Utang Orang Tua Rp400 Juta, Usaha Delfi Malah Laris Manis dan Kini Jadi Pengusaha Sukses

Lunasi Utang Orang Tua Rp400 Juta, Usaha Delfi Malah Laris Manis dan Kini Jadi Pengusaha Sukses

Baca Selengkapnya