Kunjungan ke Jember, Ketua DPD akan Laporkan Kisruh DPRD-Bupati Faida ke Jokowi

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti ikut menyoroti konflik antara Bupati dengan DPRD Jember. Menurutnya, ketidakharmonisan kedua institusi itu harus segera dihentikan. La Nyalla berjanji akan melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo.

"Saya mendengar dan mengkonfirmasi laporan soal ketidakharmonisan bupati dan DPRD di Jember ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ada penguasa yang semena-mena, karena itu masalah ini akan saya laporkan ke presiden Jokowi tentang kondisi Jember sekarang," kata La Nyalla saat berkunjung ke kantor DPRD Jember, Kamis (4/6).

Dalam kunjungan tersebut, La Nyalla ditemui langsung oleh Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi dan beberapa wakil ketua DPRD. Mereka berdialog selama kurang lebih dua jam.

Beberapa permasalahan disampaikan, di antaranya Jember yang belum memiliki APBD; anggaran Covid-19 Jember yang diputuskan sepihak bupati tanpa rapat dengan pihak legislatif serta soal proses hak angket DPRD Jember. Dia mengaku mendapat keluhan dari DPRD Jember karena bupati memotong pos anggaran dewan cukup signifikan.

"DPRD ini kan partner bupati. Saya dengar malah DPRD tidak dikasih anggaran oleh bupati. Laporan ke presiden ini sudah yang paling tinggi, tidak ada lagi. Biar presiden nanti yang akan menurunkan tim," sambung La Nyalla.

Sikap bupati Jember yang mengabaikan DPRD dinilai La Nyalla akan merugikan masyarakat. "Apalagi di tengah penanganan wabah Covid-19. Yang rugi rakyat kalau gaduh terus," kata mantan Ketua Kadin Jatim ini.

Dalam pertemuan tersebut, La Nyalla juga mendapat copy salinan laporan hasil kerja Panitia Hak Angket DPRD Jember. Beberapa poin dalam berkas setebal beberapa puluh sentimeter itu antara lain terkait kasus-kasus pelanggaran dalam mutasi pegawai serta dugaan korupsi dalam sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Jember.

"Nanti akan kita pelajari ini," tegas dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku lega karena bisa menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di Jember kepada pimpinan parlemen. "Dia kan senator, ketua DPD. Sejauh ini, yang kita (DPRD Jember) alami, bupati seperti mau jalan sendiri. Tidak mau ada keterlibatan dewan," ujar politikus PKB ini.

Itqon juga menyampaikan beberapa kebijakan bupati yang berpotensi melanggar aturan. Pelanggaran itu disinyalir dewan terkait dengan rencana bupati yang akan maju kembali sebagai cabup dalam Pilkada 2020 dengan memanfaatkan jabatannya sebagai petahana.

"Dalam penyaluran bantuan sosial, bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. Satgas tersebut diisi relawan bupati yang bekerja untuk kepentingan pilkada," ungkap Itqon.

Kepada La Nyalla, Itqon juga berharap agar pemerintah pusat turut peduli terhadap kalangan pesantren. Hal ini terkait dengan rencana pemberlakuan new normal di sektor pendidikan.

"Negara harus hadir membantu pesantren dalam new normal ini," pungkas Itqon.