Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kuliah umum di Korsel, Misbakhun sampaikan program unggulan Jokowi

Kuliah umum di Korsel, Misbakhun sampaikan program unggulan Jokowi Misbakhun di Korsel. ©2018 Istimewa

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengisi kuliah umum di Keimyung University, Daegu, Korea Selatan, Jumat (25/5). Dalam forum bertajuk General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East AsiaEntrepreneurship and Start Up in Indonesia itu, Misbakhun memaparkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berbicara di hadapan sekitar 300 mahasiswa pascasarjana Keimyung University, Misbakhun menyampaikan materi berjudul 'Indonesia on Jokowi's Presidency Era'. Legislator Partai Golkar itu memaparkan, Presiden Jokowi mengusung konsep Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Misbakhun menjelaskan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan," kata Misbakhun menyampaikan kuliah umum, Jumat (25/5).

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menuturkan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran itu untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin demi mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

Menurut Misbakhun, anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 158,4 triliun. Kenaikan anggaran tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat program perlindungan sosial.

Dia menjelaskan di tahun 2018, pemerintah Indonesia menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu naik dari 1,26 juta KPM pada tahun lalu.

Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar pada 2017 untuk 6 juta KPM, pada tahun ini meningkat menjadi 10 juta KPM.

"Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan biaya pendidikan," sebutnya.

Misbakhun juga memaparkan bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 92,4 juta jiwa pada 2018. Jumlah itu mengalami peningkatan 5,2 persen dibanding 2017 sebanyak 86,4 juta jiwa.

Sedangkan di bidang pendidikan, KIP mencakup 17,9 juta siswa. Di bidang pendidikan juga ada beasiswa Bidik Misi.

"Program perlindungan sosial di era Pemerintahan Jokowi-JK merupakan upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan," jelasnya.

Misbakhun juga menjelaskan program unggulan Presiden Jokowi tentang dana desa. Menurutnya, anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Misbakhun memerinci, alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20 triliun sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp 280 juta. Setahun kemudian dananya melonjak menjadi Rp 46,98 triliun sehingga setiap desa menerima sebesar Rp 628 juta.

Alokasi dana desa meningkat pada 2017 menjadi menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp 800 juta. Program itu merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Program dana desa, lanjut dia, bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. "Kunci keberhasilan bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa adalah sentuhan kuat inisiatif, inovasi dan kerja sama yang kuat antara aparat desa dengan masyarakat, tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun juga menyinggung pentingnya dukungan parlemen bagi keberhasilan program-program unggulan Presiden Jokowi. "DPR menggunakan fungsi pengawasan dan anggaran untuk mengawal program tersebut," tukasnya.

(mdk/rzk)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kawal Hilirisasi, Jokowi-Luhut Dianalogikan Layaknya Sopir Angkot Medan dan Kenek

Kawal Hilirisasi, Jokowi-Luhut Dianalogikan Layaknya Sopir Angkot Medan dan Kenek

Perbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung Pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Inggris dan Jepang Alami Resesi, Jokowi Ingatkan Pemerintahan Baru Hati-Hati Mengelola Indonesia

Inggris dan Jepang Alami Resesi, Jokowi Ingatkan Pemerintahan Baru Hati-Hati Mengelola Indonesia

Indonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.

Baca Selengkapnya
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.

Baca Selengkapnya
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya