Merdeka.com - Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, Benny Ramdhani meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka data pasangan Capres-Cawapres yang paling banyak melakukan pelanggaran. Sebab, kata dia, hal itu penting untuk mencerdaskan rakyat, termasuk juga dengan memberikan sanksi pada Capres-Cawapres tersebut.

"Ini penting karena jujur rakyat harus didewasakan, rakyat harus dicerahkan, rakyat harus dicerdaskan dan rakyat juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan hukuman atau punishment kepada Capres yang lebih banyak melakukan pelanggarannya itu penting," kata Benny dalam diskusi bertajuk 'Hitam Putih Kampanye Pilpres' di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12).

Benny mengklaim kubunya paling sedikit melakukan pelanggaran kampanye. Karena itu, ia meminta Bawaslu untuk membeberkan berapa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

"Saya ingin sebetuknya Bawaslu jujur untuk mengatakan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditemukan oleh Bawaslu perhari ini itu berapa banyak," ungkapnya.

Selian itu, Politikus Partai Hanura ini juga menyoroti perbedaan antar Jokowi dan Prabowo jelang Pilpres 2019. "Apa yang tertulis apa yang disampaikan (Jokowi) secara verbal dan bisa dilihat oleh masyarakat. Apa yang disampaikan Prabowo itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat apa yang sudah dikerjakan," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Fritz Eduward Siregar mengungkap data dugaan pelanggaran kampanye jelang Pemilu 2019. Kata dia, setidaknya ada 192.129 yang merangkap temuan dan laporan pelanggaran kampanye.

"192.129 temuan dan laporan. Ada 176.493 pemasangan alat peraga di tempat yang dilarang. 14.275 alat peraga kampanye (APK) yang mengandung materi yang dilarang. 1.381 APK di kendaraan angkutan umum. Itu kira-kira pelaporan," kata Fritz di lokasi sama.