Merdeka.com - Kuasa hukum tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal Kivlan Zen, Muhammad Yuntri memhatakan kliennya meminta perlindungan hukum bukan kepada pribadi Wiranto dan Ryamizard Ryacudu. Menurutnya, Kivlan Melainkan kepada status institusi negara yakni Menkopolhukam dan Menteri Pertahanan.

"Bukan pada Pak Wiranto minta perlindungan. Kita minta kepada Menkopolhukam artinya jabatan beliau. Minta Ke Pak Menhan karena alasan itu juga ya jabatan beliau. Beliau kan punya kita bersama bukan cuma seseorang," kata Yuntri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (14/6).

Yuntri mengaku bahwa kliennya sudah mengirimkan surat terkait perlindungan tersebut ke Menkopolhukam Wiranto. Namun, Wiranto enggan merespons surat tersebut. "Surat sudah disampaikan, cuma permasalahannya yang saya dengar dari wartawan, Pak Menkopolhukam tidak berkenan," ucapnya.

Menurut Yuntri, tujuan perlindungan tersebut karena ada indikasi politis ketimbang hukumnya dalam kasus yang dijalani Kivlan.

"Kalau ada unsur politis ya kita pendekatannya politis juga dengan minta perlindungan ke institusi negara yang berkompeten," ucap Yuntri.

Dia mempertanyakan jumpa pers terkait kasus kepemilikan senjata api tersebut yang digelar kantor Kemenkopolhukam.

"Kenapa konferensi persnya di kantor Menkopolhukam. Kan kalau di sana ya ada politik-politiknya. Orang akan berkonotasi antara Pak Kivlan dan Pak Wiranto, sampai sumpah pocong segala kan," tandas Yuntri.