KPU Jabar Pindahkan Ratusan TPS dari Daerah Banjir
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memindahkan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah terdampak banjir. Selain itu, mereka mengklaim sudah menyatakan kesiapan menjalankan masa pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.
Sedikitnya, ada sebanyak 210 TPS di wilayah Kabupaten Bandung dipindahkan ke lokasi yang baru agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Ratusan TPS itu tersebar Kecamatan Ciparay, Rancaekek, Baleendah, Dayeuhkolot, Banjaran dan Bojongsoang.
"TPS di enam kecamatan atau delapan desa dipindahkan. Memang TPS yang paling banyak dipindahkan itu ada di Baleendah karena banjir," kata Ketua KPU Jabar Rifqi Alimubaroq di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/4).
Selain itu, hal yang berkaitan dengan logistik ia klaim sudah selesai dan siap menggelar pencoblosan. Di antaranya mengganti 300 kotak suara yang rusak akibat terendam lumpur di Kabupaten Bogor dengan kotak suara bekas Pilkada serentak 2018.
Menurutnya saat ini seluruh logistik pemilu sudah berada di KPPS masing-masing di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Ia memastikan hari ini seluruh logistik, kotak dan surat suara didistribusikan ke TPS. Untuk mengantisipasi kerusakan logistik oleh hujan saat didistribusikan, kotak suara akan dilapisi plastik. Terutama di wilayah-wilayah yang distribusinya tidak bisa menggunakan kendaraan.
"Hari ini semuanya akan didrop ke TPS masing-masing. Tapi kita antisipasi cuaca ekstrem, kotak suara kita lapisi plastik. Soalnya di wilayah seperti Garut dan Cianjur selatan ada yang tidak bisa pakai mobil, harus digotong," ujar Rifqi.
Disinggung mengenai jumlah petugas, ada sekitar 1,2 juta orang yang terdiri dari KPU, Panwaslu dan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) berjaga tersebar di 138.000 TPS. Ia berharap, angka partisipasi pemilih di Jawa Barat bisa baik. Pasalnya, Provinsi Jawa Barat memiliki sekitar 33 juta jiwa yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Jumlah TPS pada Pemilu 2019 di Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan TPS saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Karena jumlah pemilih maksimal di tiap TPS sekitar 300 pemilih," terangnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan tingkat partisipasi pemilih Jawa Barat dalam Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 mencapai 80 persen. Untuk itu, ia pun melakukan berbagai upaya untuk mencapainya, seperti mengadakan sayembawa bertema pencoblosan.
Sayembara berlaku bagi penyelenggara dan pemilih. Kategori yang disayembarakan mulai dari Dekorasi TPS Terunik dan TPS dengan partisipasi pemilih tertinggi, dengan hadiah untuk masing-masing kategori Rp 15 juta untuk pemenang pertama, Rp 10 juta untuk pemenang kedua, dan Rp 5 juta untuk pemenang ketiga.
"Untuk petugas TPS Terheroik karena susah verifikasinya, kami akan melihat dari versi wartawan. Biar wartawan yang menentukan mana TPS paling heroik," kata Emil.
Untuk para pemilih juga disediakan hadiah melalui kategori Selfie di TPS dengan pose terunik. Syaratnya, swafoto harus bersifat netral tanpa menunjukkan dukungan terhadap salah satu calon presiden, partai politik, atau calon legislatif. Foto pun harus dilakukan di depan TPS, bukan di dalam dalam bilik suara. Hadiahnya sama, Rp 15 juta untuk pemenang pertama, Rp 10 juta pemenang kedua, dan Rp 5 juta pemenang ketiga.
Semua foto harus diunggah di akun Instagram masing-masing peserta dengan men-tag dan mention akun @humas_jabar, @ridwankamil dan @kpujabar selambat-lambatnya tanggal 18 April 2019. Pemenang akan diumumkan pada Mei 2019.
Pada Pemilu 2014 partisipasi pemilih di Jabar mencapai 71,3 persen, dan pada Pemilihan Gubernur 2018 menurun menjadi 70,3 persen. Meski terbilang berat, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, masih menyimpan optimisme mengingat upaya semua stakeholder sudah maksimal.
"Mudah-mudahan sekarang semangatnya lebih. Apalagi, secara nasional ada program Kelingking Fun. Jadi, tunjukkan kelingking ungu bisa diskon 50 persen. Sangat mendukung," ujar Ridwan Kamil.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini dilakukan karena sejumlah alasan, seperti kekisruhan atau pun rekomendasi dari Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSU ini dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaKPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaRekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaPihaknya dapat menuntaskan rekapitulasi seluruh suara Pemilu 2024 pada Selasa.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya