Merdeka.com - Proses mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna dinilai tergesa-gesa. Walaupun sudah disahkan hari ini, banyak pihak masih tidak menerima dengan hal tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pembahasan tersebut dilakukan bersama-sama.

"Jadi ini juga berkaitan dengan masa kerja relatif DPR yang tinggal beberapa hari, maka ini juga menjadi perhitungan. Jadi sekali lagi, dari berbagai sisi menjadi pertimbangan oleh pemerintah," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Terkait pemerintah yang tidak mengajak berdialog pihak KPK, menurut Moeldoko seharusnya pimpinan lembaga antirasuah juga meminta kepada pihak DPR untuk berdialog. Negosiasi tersebut kata dia seharusnya dilakukan saat penyusunan.

"Semestinya dialognya KPK itu bukan hanya pemerintah. Dialog itu justru diawali pada saat penyusunan, jangan daftar isian masalah itu sudah diterima pemerintah itu ada periodisasi segera dilakukan pemerintah untuk merespon itu," ungkap Moeldoko.

"Jadi sesungguhnya ada awal-awal itu ada inisiasi DPR untuk melakukan revisi KPK, disitu seharusnya seluruh jajaran KPK datang ke DPR. Sehingga proses awal itu berjalan," lanjut Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan saat perumusan revisi tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diperlukan untuk merespons daftar inventarisir masalah (DIM).

"Jadi semuanya juga perlu prioritas, sehingga kadang-kadang juga tidak ada yang sempurna. Tapi endingnya yang paling penting adalah semua persoalan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, politiknya," ungkap Moeldoko.

Terkait pertemuan antara Jokowi dan pimpinan KPK, Moeldoko mengatakan siapa saja bisa bertemu. Bukan hanya lembaga antirasuah, pihak lain pun kata dia bisa bertemu mantan wali kota Solo.

"Apalagi dari KPK. Jadi pada dasarnya Presiden tidak ada batasan terhadap siapa yang diterima, itu harus dipahami," ungkap Moeldoko.