KPK tetapkan Bupati Malang Rendra Kresna tersangka suap dan gratifikasi

Kamis, 11 Oktober 2018 17:48 Reporter : Merdeka
KPK tetapkan Bupati Malang Rendra Kresna tersangka suap dan gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna. ©2017 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Untuk suap, KPK menjerat Rendra beserta dengan pihak swasta bernama Ali Murtopo. Rendra diduga menerima suap dari Ali Murtopo terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan meningkatkan status RK dan AM sebagai tersangka suap," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/10).

Saut mengatakan, Rendra diduga menerima uang suap dari Ali sebesar Rp 3,45 miliar. Uang diduga akan digunakan untuk pembayaran utang dana kampanye yang dikeluarkan untuk pemenangan Rendra saat maju menjadi Bupati Malang periode 2010-2015.

"Dalam perbuatannya, RK diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat Pilkada tahun 2010 dan berupaya mengatur proyek pengadaan barang dan jasa," kata Saut.

Sebagai pihak penerima, Rendra disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Ali disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara dalam kasus dugaan gratifikasi, Rendra dijerat bersama dengan pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT) Keduanya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 3,55 miliar.

"RK diduga bersama EAT menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Malang Periode 2010-2015 dan 2016-2020," kata Saut.

Dalam kasus ini, Rendra dan Eryk Armando disangka melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini