KPK terjunkan tim ke sejumlah daerah pantau Pilkada serentak 2018

Kamis, 15 Februari 2018 00:30 Reporter : Hari Ariyanti
Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Juni mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan timnya ke seluruh provinsi yang ikut menggelar pesta demokrasi. Salah satu tujuannya mengawal proses pelaksanaan Pilkada sehingga tidak terjadi berbagai penyimpangan. Dalam Pilkada serentak 2018, ada 171 daerah yang akan memilih calon pemimpin.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menyampaikan, jumlah pegawai KPK saat ini sebanyak 1.500 orang. Dan hampir sebagian besar diterjunkan ke berbagai daerah.

"KPK itu pegawainya berjumlah 1.500, tapi bukan penyidik semua. Tapi, kalau dikatakan penyelidik, jangankan 1.000, kita semuanya datang untuk mendampingi dan mengawal supaya tidak terjadi penyimpangan dalam Pilkada ini. Ini yang bisa saya jawab, sudah barang tentu tidak akan mengosongkan kantor kita," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2) malam.

Hal itu disampaikan Basaria menanggapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono yang menyatakan bahwa KPK menurunkan seribu penyidik ke berbagai daerah sehingga belakangan banyak kepala daerah terjaring OTT. "Kita usahakan bagaimana Pilkada bisa berjalan sebersih mungkin. Tim Korsup kita sudah ada di daerah," jelasnya.

Korsup ini memiliki tugas pencegahan secara terintegrasi. Tim langsung terjun ke daerah untuk melihat lebih dekat dan bisa masuk langsung ke dalam pemerintahan melakukan pengawasan.

"Sudah barang tentu kalau tim kita ada di sana, mereka akan lebih dekat, bisa melihat sendiri karena mereka masuk ke dalam," ujarnya.

Informasi terkait berbagai dugaan penyimpangan dari masyarakat juga bisa diakurasi dan ditindak. "Dengan adanya korsup di seluruh provinsi saat ini, maka informasi akan lebih akurat dan cepat diberikan kepada korsup penindakan. Ini yang dimaksud terintegrasi," terang Basaria.

Ia menegaskan tujuan menerjunkan tim korsup ke seluruh provinsi bukan untuk menangkap kepala daerah, melainkan untuk membenahi hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

"Kemudian apabila ada sesuatu yang tidak baik, maka diberikan dulu semacam warning, diberikan cara bagaimana menghindarinya. Kemungkinan ada OTT akan lebih besar, karena tim ada di seluruh provinsi," pungkasnya. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini