Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK periksa adik kandung Nazaruddin terkait kasus alkes Udayana

KPK periksa adik kandung Nazaruddin terkait kasus alkes Udayana M Nasir. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil adik kandung Muhammad Nazaruddin yaitu Muhammad Nasir. Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Udayana tahun 2009.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Nasir yang juga anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat itu akan dimintai keterangan untuk tersangka Made Meregawa (MDM).

"Iya, yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDM," kata Priharsa, Jakarta, Rabu (2/9).

Untuk informasi, bukan kali ini saja politikus Demokrat itu diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi. Diduga, Nasir mengetahui rentetan skandal korupsi tersebut.

"Keterangannya dibutuhkan oleh penyidik dalam kasus tersebut," terangnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Universitas Udayana, Made Meregawa (MDM) sebagai tersangka. Saat proyek berlangsung, Made merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Nilai proyek pengadaan alat kesehatan ini mencapai Rp 16 Miliar.

Selain Made, Direktur PT. Mahkota Negara, Marisi Matondang (MRS) juga ikut dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. PT Mahkota Negara merupakan salah satu anak perusahaan dari Permai Grup milik Nazaruddin. Dugaan korupsi Made dan Marisi telah merugikan keuangan negara sekira Rp 7 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan

Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
PKB Buka Lembaran Baru dengan NasDem Usai Kalah Pilpres
PKB Buka Lembaran Baru dengan NasDem Usai Kalah Pilpres

ak Imin menyampaikan PKB dan NasDem belum memutuskan apakah partainya akan bergabung atau oposisi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP
NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP

Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya