Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Eddy Sindoro, petinggi Lippo Group, sudah tidak berada di Indonesia lagi. Bahkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyebut pencekalan terhadap Eddy tidak ada berguna lagi.

"Eddy Sindoro tidak ada di Indonesia. Tidak ada gunanya pencekalan karena yang bersangkutan sudah berada di luar," ujar Laode di auditorium KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

Ihwal keberadaan Eddy Sindoro, Laode belum mengetahui secara persis. Meski demikian dia meyakini Eddy Sindoro akan mampu terlacak oleh KPK, mengingat setiap warga negara asing tinggal di negara lain memiliki masa tinggal.

"KPK belum tahu posisinya di mana tapi apa yang dilakukan KPK biasanya setiap masuk ke negara itu ada batas waktunya," tukasnya.

Penegasan Eddy Sindoro tengah berada di luar negeri sebelumnya pernah disuarakan KPK, Kamis (8/9) silam. Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, menyebut Eddy sudah kabur ke luar negeri sebelum ada pengajuan cekal dari KPK ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Sebelum dicegah dia sudah ada di luar negeri," kata Yuyuk.

Diketahui, Eddy Sindoro sekaligus mantan petinggi Lippo Group itu sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemanggilan pertamanya yakni tanggal 20 Mei, dilanjutkan pemanggilan kedua 24 Mei, dari kedua panggilan tersebut tidak satu kali pun Eddy muncul batang hidungnya di KPK. Komisi anti rasuah itu pun kembali memanggil untuk ketiga kalinya 1 Agustus, terulang lagi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

KPK juga sudah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Eddy selama 6 bulan tertanggal 26 April. Alasan KPK mengajukan cegah terhadap Eddy lantaran diduga dia turut terlibat atas pemberian suap kepada panitera sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution.

Eddy Sindoro meminta staf legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti untuk mengirimkan uang kepada Doddy untuk diserahkan ke Edy Nasution agar menunda proses pelaksanaan terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited meski telah lewat batas waktu.

Hal ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menyeret Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno dengan barang bukti berupa uang tunai Rp 50 juta. KPK juga menggeledah tiga lokasi seperti kantor PT Paramount Enterprise di Gading Serpong Boulevard Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ruang kerja milik Nur Hadi di Mahkamah Agung. Pada penggeledahan di setiap lokasi KPK mengamankan beberapa dokumen dan barang elektronik.