KPK minta masyarakat aktif pantau pemerintah lewat aplikasi JAGA

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Raharjo mengajak masyarakat memantau jalannya kebijakan publik melalui aplikasi JAGA. Dalam aplikasi ini memuat pemantauan layanan publik disebut jaga sekolah, jaga rumah sakit, jaga layanan perizinan dan jaga anggaran.

Ajakan ini disampaikannya saat beri kata sambutan secara bergantian dengan ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arif Hidayat dan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Dwia Ariestina Pulubuhu dalam pembukaan festival konstitusi dan anti korupsi di auditorium Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin, Senin, (24/10).

Menurut Agus, KPK mengharapkan rakyat bisa mengakses dan memberikan masukan, kritik dan sarannya terhadap jalannya anggaran. Pengawasan juga bisa dilakukan rakyat pada aplikasi jaga sekolah yang memuat kebijakan penyelenggaraan pendidikan mulai tingkat SD hingga SMA. Melalui aplikasi itu, masyarakat bisa memantau anggaran pendidikan maupun penerimaan muridnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, ada dua tugas utama KPK, yakni pencegahan dan penindakan. Dia mengklaim, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia pelan-pelan menunjukkan hasil.

"Kalau kita lihat dari data indeks anti korupsi 11 tahun silam, indeks anti korupsi kita hanya 1,9 atau 19 dari skala 100. Lalu pelan-pelan naik jadi 36 dari skala 100. Kita harus optimis akal hal ini jadi mari kita sama-d ama memperbaiki bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera," kata Agus.

Sementara ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat dalam kesempatan sambutannya juga banyak menyitir kebijakan Presiden Soekarno di awak kemerdekaan lalu bahwa yang penting dibangun di Indonesia adalah nation character building. Sebelum mengolah sumber daya, hasil-hasil bumi Indonesia yang perlu dibangun dulu adalah jiwa, watak Indonesia yang pernah dijajah ratusan tahun lalu.

Nation character building yang dimaksud Presiden Soekarno, kata Arief Hidayat, di pemerintahan Joko Widodo saat ini dikenal dengan nama revolusi mental. Yakni revolusi mental membangun sistem pemerintahan, sistem tata negara, sistem pendidikan yang bersih, tidak mengganggu terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Satu kebijakan yang baru-baru ini diambil Presiden Joko Widodo yakni kesamaan harga BBM antara Papua dan seluruh wilayah di Indonesia. Itu adalah momen pertama memperlakukan sama rakyat di hadapan hukum, di hadapan pemerintah yakni hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Arief Hidayat. (mdk/ang)