KPK Ingin Pemberantasan Korupsi Masuk Amandemen UUD 1945

Minggu, 8 Desember 2019 18:00 Reporter : Wilfridus Setu Embu
KPK Ingin Pemberantasan Korupsi Masuk Amandemen UUD 1945 Saut Situmorang. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pentingnya dukungan regulasi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia bahkan memandang pemberantasan korupsi perlu dimasukkan dalam konstitusi alias UUD 1945.

Hal tersebut, kata dia, jauh lebih penting dibicarakan dalam kaitan dengan amandemen UUD 1945 daripada polemik soal masa jabatan presiden. Sejauh ini, sudah ada sekitar 81 negara yang memasukkan pemberantasan korupsi dalam konstitusinya.

"Badan-badan antikorupsi ini harus masuk di dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amandemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus," kata dia di Jakarta, Minggu (8/12).

1 dari 1 halaman

Pemberantasan Korupsi Masuk Konstitusi Bisa Perkuat KPK

Masuknya poin pemberantasan korupsi dalam konstitusi bakal memperkuat KPK. Terlebih dari segi sumber daya manusia (SDM) KPK saat ini masih minim.

"Penyidik kurang dari 200. Ada 20 satgas. Surat yang masuk, pengaduan yang masuk 7.000, 30 persen ada potensi korupsi," jelas dia.

"Kita seharusnya kan memenjarakan lima orang satu hari. Sampai hari ini sejak kita berdiri 2002, kita baru kurang dari 1.000 orang kita penjarain. Jadi sedikit sebenarnya yang ditindak. Masih sedikit," imbuhnya.

Selain itu, dukungan dana dari APBN akan makin besar jika pemberantasan korupsi masuk dalam konstitusi.

"Tahun ini anggaran Rp1 triliun kurang. Rp2.500 APBN kita sekarang dijaga oleh Rp1 triliun. Tidak masuk akal," tegasnya. [ray]

Baca juga:
KPK Harap Jokowi Bawa Kado Perppu di Hari Antikorupsi Besok
KPK Tunggu Laporan Kabareskrim Soal Perkembangan Kasus Novel
KPK Nilai Perbaikan Fasilitas Tahanan Korupsi Lebih Elegan Daripada Grasi
Sebelum Purnatugas, Pimpinan KPK Ingin Peluk Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia
Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Pastikan Masih Bisa OTT
KPK Tanggapi PKPU Luluskan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020: Enggak Ada yang Lain?

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini