KPK Ingatkan Menteri dan Wamen Jokowi yang Belum Serahkan LHKPN

Rabu, 4 Desember 2019 21:25 Reporter : Darmadi Sasongko
KPK Ingatkan Menteri dan Wamen Jokowi yang Belum Serahkan LHKPN KPK Konpres OTT Bupati Indramayu. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan, para menteri dan wakil menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amien segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Karena memang ditemukan beberapa menteri dan wakil yang belum menyerahkan ke KPK.

"Lupa saya jumlahnya (yang sudah dan belum). Tapi yang pasti bagi yang belum melaporkan kita harapkan para menteri yang baru ini supaya melaporkan," kata Basaria Panjaitan di Kota Malang, Rabu (4/12).

Basaria mengaku tidak ingat jumlah antara jumlah menteri yang sudah dan belum menyerahkan LHKPN sehingga memang perlu dilakukan pengecekan. Tetapi memang jumlahnya yang belum menyerahkan ini tidak begitu banyak.

"Mereka dari awal memang harus melapor juga, pas dilantik biasanya langsung melapor. Tapi saya lupa data jumlahnya," terangnya.

1 dari 1 halaman

6 Menteri dan 4 Wamen belum Lapor LHKPN

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (3/12) mengatakan 6 menteri dan 4 wakil menteri belum melaporkan harta kekayaannya. Termasuk di dalamnya lembaga setingkat menteri atau badan.

"Sampai saat ini KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri, satu kepala badan, dan empat wakil menteri," ujarnya.
KPK menunggu pelaporan LHKPN hingga 20 Januari 2020 atau tiga bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sedangkan menteri dan wakil menteri lainnya, telah melaporkan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nanti dalam rentang 1 Januari 2019 - 31 Maret 2020.

Kata Febri, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi yang harus dilakukan bersama-sama dan dengan dukungan semua pihak. Penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu merupakan bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para penyelenggara negara pada publik. [bal]

Baca juga:
Enam Menteri dan Empat Wamen Belum Serahkan LHKPN, Stafsus Juga Wajib Laporkan Harta
Harta Bertambah, Menko Polhukam Mahfud MD Menyampaikan LHKPN ke KPK
Mahfud MD Lapor Harta Kekayaan Ke KPK
Penjelasan Artha Theresia, Calon Hakim Agung Soal Kekayaan Capai Rp43 Miliar
KPK Minta Ditjen Pajak Aktif Laporkan Jika Temukan Indikasi Suap Pemenang Proyek
LHKPN: Harta Calon Kapolri Idham Aziz Rp5,5 Miliar

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini