Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK diminta rujukan IDI soal tersangka korupsi berobat ke luar negeri

KPK diminta rujukan IDI soal tersangka korupsi berobat ke luar negeri Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Priyo Sidi Pratomo mengungkapkan beberapa tahun lalu ada dokter yang melakukan manipulasi surat keterangan sakit untuk pasien tersangka kasus korupsi. Persoalan itulah yang kemudian mendorong IDI pada tahun 2011 menandatangani kerjasama dengan KPK.

"Sejak saya bekerja sama dengan Pak Abraham Samad terus terang yang suka bikin begitu dulu-dulu pada tiarap semua," kata Priyo dalam diskusi publik "KPK vs Setnov; Membuka Kotak Pandora" di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Priyo menjelaskan, saat itu ada dokter yang mengeluarkan surat keterangan sakit dan rekomendasi berobat ke Singapura. Akibatnya tersangka korupsi itu kabur.

"Sejak peristiwa itu akhirnya IDI membantu KPK untuk menghindari hal-hal seperti itu," ujar dia.

Ia pun mengimbau jika ada tersangka kasus korupsi yang meminta surat rekomendasi berobat ke luar negeri agar dilimpahkan ke IDI. IDI yang akan melakukan penilaian terhadap kondisi yang bersangkutan.

Setelah ada kerjasama dengan KPK, menurut Priyo, kini tak ada lagi dokter yang berani mengeluarkan surat keterangan sakit yang dimanipulasi. "Saya rasa sampai sekarang enggak ada yang berani bermain seperti itu," ujarnya.

Priyo mengatakan, IDI memiliki komitmen membantu penegakan hukum. Hal itulah yang mendasari lahirnya perjanjian dengan KPK.

"Apalagi terkait dengan kasus korupsi. Karena kita tahu korupsi lebih bahaya dari penyakit wabah," tandasnya.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya