KPK Akui Ada Andil Brigjen Endar Priantoro Dalam OTT Bupati Meranti Muhammad Adil
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil (MA) bukanlah aksi dadakan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT dilakukan setelah melalui proses berbulan-bulan, mulai dari proses penyelidikan yang turut melibatkan Brigjen Endar Priantoro yang kala itu masih menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
"Tangkap tangan ini proses lidiknya sudah lebih satu bulan atau beberapa bulan. Surat perintah lidiknya itu sudah sejak zamannya Pak Endar. Tentu ini menjadi kontribusi yang bersangkutan di dalam proses tangkap tangan ini," kata Alex dalam keterangan diterima Sabtu (8/4).
Penegasan ini disampaikan Alex guna membantah asumsi yang menilai OTT terjadi usai Brigjen Endar dinon-aktifkan oleh KPK. Sebab, sejak awal tahun ini atau sudah berlangsung selama tiga bulan KPK tidak pernah melakukan OTT.
"Jadi tidak benar bahwa seolah-olah yang bersangkutan itu sudah selesai di KPK, kemudian kita tangkap tangan. Oh enggak," tegas Alex.
Konstruksi Perkara Bupati Meranti
Diketahui, pada Kamis 6 April 2023, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) dalam dugaan tindak pidana korupsi dari pelbagai pihak.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang lain selain Adil sebagai tersangka. Mereka adalah pemeriksa muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M Fahmi Aress (MFH) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih (FN).
Saat ini ketiganya sudah dijebloskan ke penjara untuk ditahan selama 20 hari ke depan oleh KPK.
"Untuk kebutuhan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap masing-masing tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023," Alex menutup.
Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaHengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya