Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kontroversi Penetapan M Suryo dalam Suap Rel Kereta Api, Firli Bahuri jadi Tersangka saat Pimpin Rapat

Kontroversi Penetapan M Suryo dalam Suap Rel Kereta Api, Firli Bahuri jadi Tersangka saat Pimpin Rapat

Penetapan pengusaha Muhammad Suryo sebagai tersangka kasus dugaan suap jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berujung kontroversi. 

Kontroversi Penetapan M Suryo dalam Suap Rel Kereta Api, Firli Bahuri jadi Tersangka saat Pimpin Rapat

Penetapan pengusaha Muhammad Suryo sebagai tersangka kasus dugaan suap jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berujung kontroversi. 

Sebab pada ekspose status tersangka M Suryo, ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri telah ditetapkan menjadi tersangka pemerasan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan Firli masih memimpin rapat pengembangan dugaan suap jalur KA dari penyelidikan ke penyidikan. Namun rapat itu berlangsung dengan drama.

Ghufron menceritakan selain Firli, rapat tersebut dihadiri pimpinan KPK lainnya, Alexander Mawarta dan Johanis Tanak. Sementara, Ghufron sendiri tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar kota dan Nawawi Pomalongo tidak hadir.

"Laporannya anak-anak begitu (dipimpin FB)," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (29/11).

Kontroversi Penetapan M Suryo dalam Suap Rel Kereta Api, Firli Bahuri jadi Tersangka saat Pimpin Rapat

Rapat ekspose perkembangan untuk menjerat M Suryo saat itu menimbulkan perdebatan. Sebab status Firli sebagai tersangka, namun di satu sisi belum ada Surat Keputusan (SK) untuk pemberhentian sementara. Bila merujuk pada pasal 32 Undang-Undang KPK tahun 2019, hanya Presiden yang memiliki kewenangan pemberhentian sementara.

"Jadi perdebatan tentang itu, bicara secara formil itu belum ada SK pemberhentian karena kita pimpinan itu kan menjadi anggota dan berhentinya berdasarkan SK, itu secara formalitas Tapi sesungguhnya beliau sudah tersangka berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ketika menjadi tersangka maka berhenti sementara," jelas Ghufron.

Presiden Jokowi baru meneken surat pemberhentian sementara Firli Jumat (24/11) dan digantikan sementara oleh Nawawi. Dasar itu lah secara materil, purnawirawan jenderal bintang tiga itu masih berkuasa di lembaga antirasuah untuk memaksakan mengekspose M Suryo sebagai tersangka.

Perdebatan lainnya yakni perjara DJKA yang masih bergulir di meja hijau. Belum ada keputusan dari majelis hakim yang menangani. Ghufron menegaskan dirinya tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan perkara karena dikhawatirkan cacat hukum.

"Jadi kalau kami ini kan ingin semua proses itu ya firm, artinya tidak ada lagi perdebatan baik materiil maupun formil. Itu semua supaya apa? Ya supaya aman tidak kemudian ketika naik ya naik dalam posisi yang sangat kuat. Tidak kemudian gampang untuk dipraperadilkan dan lain-lain," 

pungkas Ghufron. 

Kontroversi Penetapan M Suryo dalam Suap Rel Kereta Api, Firli Bahuri jadi Tersangka saat Pimpin Rapat

Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah

Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah

Sebab pada ekspose status tersangka M Suryo, ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri telah ditetapkan menjadi tersangka pemerasan

Reporter
  • Rahmat Baihaqi
Ketua KPK Sementara soal Muhamad Suryo: Jangan Ada Simpang Siur, Kalau Sudah Tersangka Akan Diumumkan
Ketua KPK Sementara soal Muhamad Suryo: Jangan Ada Simpang Siur, Kalau Sudah Tersangka Akan Diumumkan

Meski begitu, Asep mengaku tak mengetahui detail atas kabar penetapan tersebut.

Baca Selengkapnya icon-hand
KPK Segera Umumkan Status Muhammad Suryo di Kasus DJKA Kemenhub
KPK Segera Umumkan Status Muhammad Suryo di Kasus DJKA Kemenhub

Nantinya, KPK juga akan menjelaskan mengenai kontruksi perkara dan pasal yang disangkakan terhadap para tersangka.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPR Bakal Temui Hakim MK, Tanya Soal Kontroversi Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres
DPR Bakal Temui Hakim MK, Tanya Soal Kontroversi Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres

Komisi III akan mendatangi MK untuk melakukan konsultasi masalah putusan tersebut.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sosok Panji Gumilang yang Kontroversi dari Dikawal Pasukan Al-Zaytun hingga Mengucap Salam Yahudi
Sosok Panji Gumilang yang Kontroversi dari Dikawal Pasukan Al-Zaytun hingga Mengucap Salam Yahudi

Ada hal lain yang mengejutkan saat Panji Gumilang mendatangi Bareskrim untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan kasus penistaan agama.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pesan Surya Paloh ke Syahrul Yasin Limpo: Sampaikan Surat Pengunduran Diri ke Presiden, Jangan Lari dari Masalah
Pesan Surya Paloh ke Syahrul Yasin Limpo: Sampaikan Surat Pengunduran Diri ke Presiden, Jangan Lari dari Masalah

Pesan itu disampaikan Surya Paloh usai dilaporkan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan diusut KPK diduga menyeret Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kontroversi Setelah Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Kontroversi Setelah Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Koalisi Indonesia Maju (KIM) akhirnya mengumumkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bakal diusung di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya icon-hand
Jenderal Polri jadi Irup Pedang Pora Pernikahan Mantan Staf Pribadi, Momennya Penuh Kebahagiaan
Jenderal Polri jadi Irup Pedang Pora Pernikahan Mantan Staf Pribadi, Momennya Penuh Kebahagiaan

Wakapolda Banten Brigjen Sabilul Alif menjadi Irup di upacara pedang pora mantan staf pribadinya. Begini potret selengkapnya.

Baca Selengkapnya icon-hand
KPK OTT Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Pegawai BPK
KPK OTT Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Pegawai BPK

Tim penindakan KPK tengah mendalami lebih lanjut terkait penangkapan Pj Bupati Sorong tersebut.

Baca Selengkapnya icon-hand
SEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya
SEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya

Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana

Baca Selengkapnya icon-hand