Komnas HAM Didesak Terjun Pantau Konflik Papua

Kamis, 6 Desember 2018 19:03 Reporter : Merdeka
Komnas HAM Didesak Terjun Pantau Konflik Papua Direktur Imparsial Al Araf. ©2018 Liputan6.com

Merdeka.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih menekankan penangkapan para pelaku pembantaian pekerja proyek Trans Papua ketimbang melakukan operasi penyerangan militer.

"Perintah Jokowi dalam merespon Papua penting dicermati. Presiden meminta aparat mengejar dan menangkap pelaku. Artinya, Presiden menginginkan agar penanganan ini tetap dalam koridor hukum dan tetap sebisa mungkin menangkap para pelaku," tutur Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (6/12).

Menurut Araf, langkah tersebut dapat lebih menguntungkan. Dengan tertangkapnya para pelaku, pemerintah dapat mengetahui secara mendalam terkait identitas kelompok, motif kekerasan, sumber persenjataan, hingga rentetan penyebab peristiwa itu terjadi.

"Ini saya setuju dengan instruksi Presiden untuk mengejar dan menangkap. Itu positif dalam jangka pendek," jelasnya.

Untuk itu, Imparsial meminta Komnas HAM terjun langsung menyelidiki penyelesaian kasus pembantaian Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terhadap pekerja Trans Papua. Hal itu demi memastikan transparansi operasi dari aparat keamanan.

"Saya mendesak Komnas HAM terjun langsung ke Papua untuk menyelidiki yang terjadi di Papua, di luar penegakan hukum oleh negara," ujarnya.

Kemudian, penanganan jangka panjang juga mesti dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, konflik kekerasan di Papua memiliki sejarah panjang dan dipicu berbagai penyebab.

Araf mengungkapkan, harus ada upaya dialog dan duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Pendekatan inklusif dinilai penting dengan menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik.

"Pendekatan ekonomi dan pembangunan itu memang penting dilakukan. Namun belum cukup untuk menghentikan konflik dan kekerasan di Papua. Ketidakadilan ekonomi hanyalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dan terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan konflik, yakni problem historis, marginalisasi, dan tidak tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM," tutupnya.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini