Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM, BNPT dan LPSK Minta Kenaikan Anggaran Tahun 2020

Komnas HAM, BNPT dan LPSK Minta Kenaikan Anggaran Tahun 2020 Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6). Rapat tersebut membahas anggaran tahun 2020.

Dalam rapat tersebut, tiga lembaga ini mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2020. Komnas HAM meminta tambahan anggaran Rp374.676.970.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp104.058.932.000. Jika dirinci, sebanyak Rp80,2 miliar untuk Komnas HAM dan Rp23,8 miliar untuk Komnas Perempuan.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, ada sejumlah program yang belum di memiliki dana untuk dilaksanakan. Mulai dari kekurangan gaji ke 14, Festival HAM, peningkatan fungsi Komnas HAM di mancanegara, renovasi gedung Komnas HAM, dan rekomendasi usulan dan konsep penanganan dan atau penyelesaian konflik agraria.

"Bapak dan ibu Komisi III DPR sudah sangat memahami situasi kantor kami di Latuharhary itu jauh dari kelayakan. Kantor kami satu lagi ada di Hayam wuruk, jadi ada kesulitan. Harapan agar memudahkan kerja dan koordinasi ada keinginan renovasi di Latuharhary, sehingga bisa bekerja di satu gedung yang sama," kata Taufan.

Sedangkan, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menuturkan pihaknya membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp101.545.000.000. Pagu anggaran tahun 2020 Rp54.558.755.000.

"Minta tambahan anggaran 101.545.000.000 untuk pembayaran kompensasi, layanan medis, psikologis dan psikososial kepada korban tindak pidana khususnya korban terorisme sebesar Rp96.295.000.000," ungkapnya.

Terakhir, BNPT meminta tambahan anggaran sebesar Rp257.653.660.100 pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp460.242.029.000. Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk belanja pegawai dan tambahan SOTK baru.

"Pagu indikatif kami 460,2 miliar dan kebutuhan 720,5 miliar," ucapnya.

Setelah memaparkan tambahan anggaran, Komisi III melalui Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengaku akan mempelajari usulan tambahan anggaran itu. Kemudian diputuskan dalam rapat pleno Komisi III.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
PLN Siapkan 10.000 Kursi Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya
PLN Siapkan 10.000 Kursi Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya

Pendaftaran program 'Mudik Asyik Bersama BUMN' ini pun sudah dibuka pada tanggal 16 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Baca Selengkapnya
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Panggil Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?
Komnas HAM Panggil Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?

Komnas HAM Perika Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya