Komisi I yakin Presiden segera lantik Marsekal Hadi jadi Panglima TNI

Merdeka.com - Setelah 6 jam mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akhirnya mendapat persetujuan Komisi I menjadi Panglima TNI baru. Wakil Ketua Komisi I DPR, Arsil Tanjung, mengatakan pihaknya akan segera menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Hadi kepada pimpinan DPR.

Pimpinan DPR, kata Asril, akan menggelar rapat bersama badan musyawarah untuk mengagendakan Rapat Paripurna. Dalam rapat paripurna, hasil uji kelayakan dan kepatutan Hadi akan dibacakan.

"Ini kan segera lapor pimpinan DPR. Pimpinan DPR segera mengadakan rapat. Nanti lewat bamus. Kalau diputuskan besok paripurna, kita ikut," kata Asril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12).

Selain itu, pimpinan DPR akan bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait persetujuan terhadap Hadi menjadi Panglima TNI. Presiden Jokowi memiliki tenggat waktu 20 hari untuk melantik mantan Sekretaris Militer Presiden itu.

"Enggak bisa berlarut-larut. Itu pun ada masa tenggat waktunya 20 hari," tandasnya.

Asril melihat, Presiden Jokowi juga tak mau terlalu lama melantik jenderal lulusan akademi militer 1986 itu sebagai Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebab, TNI perlu mempersiapkan pengamanan jelang tahun politik 2018-2019.

"Saya merasa Presiden ingin juga dipercepat supaya penyegarannya dipercepat karena 2018-2019 orang mengatakan tahun politik. Ini kan perlu persiapan, tidak hanya polisi. Pertahanan keamanan kan TNI," ujar Asril.

Diketahui, Komisi I DPR telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru. Keputusan itu disampaikan setelah Hadi melewati uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI.

"Setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, serta memintai pandangan dari seluruh fraksi dan anggota komisi I DPR RI, maka rapat komisi I pada Rabu, komisi I DPR RI memberikan persetujuan, terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari.