Koar-Koar Dedi Mulyadi Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Langsung Disekakmat Stafsus Gubernur Pramono

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lagi-lagi jadi perbincangan publik. Setelah mengirimkan anak nakal ke barak militer, kini dia koar-koar mengaku sanggup memberikan gaji Rp10 juta per bulan untuk warga Jakarta jika menjabat Gubernur Jakarta.

Menurut Dedi Mulyadi, besarnya APBD Jakarta memungkinkan Pemprov Jakarta memberikan gaji yang jauh lebih layak kepada warganya.

Pernyataan kontroversial ini disampaikan pada Selasa (6/5) di acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung.

"Kalau di Jakarta itu dari Rp10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta, karena Rp10 juta di kali dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," kata Dedi.

Langsung Diskakmat Stafsus Pramono

Pernyataan tersebut langsung direspons Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim. Chico menilai Dedi Mulyadi terlalu bersemangat sehingga salah hitung.

"Mungkin terlalu bersemangat, jadi salah hitung," kata Chico di Jakarta, Senin (12/5).

Pokok persoalan sampai Chico menyebut Dedi salah hitung adalah usai Dedi Mulyadi hendak membagikan gaji Rp10 juta per KK setiap bulan jika menjadi Gubernur Jakarta.

"Kang Dedi salah hitung. Apabila 2 juta KK x Rp10 juta/bulan = Rp20 triliun/bulan, Rp20 x 12 bulan = Rp240 triliun/tahun," ucapnya.

Kendati demikian, Chico mengapresiasi niat baik Dedi Mulyadi yang sama sama ingin menyejahterakan warganya seperti Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram (Pramono Anung) ingin menyejahterakan warganya," ujar Chico.

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 hanya Rp91,34 triliun, jauh lebih rendah dari kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan janji tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan keuangan DKI Jakarta untuk memenuhi usulan tersebut.

PDIP Minta Dedi Tak Urus Jakarta

PDIP partai pengusung Gubernur Jakarta Pramono Anung tak tinggal diam saat jagoannya disenggol Dedi Mulyadi.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta Dedi Mulyadi tidak perlu ikut-ikutan mengurus Jakarta. Lebih baik, Dedi fokus mengurus Jabar saja.

"Saya tidak paham maksud pernyataan Kang Dedi, apa dia seperti yang dikatakan pepatah 'rumput tetangga lebih hijau' yang menggambarkan perasaan seseorang yang selalu merasa apa yang dimiliki orang lain lebih baik atau lebih bagus daripada yang mereka miliki," kata Romli kepada wartawan, Selasa (13/5).

"Ini bisa terkait dengan ketidakpuasan pada diri sendiri atau rasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain," sambungnya.

Menurutnya, bagi-bagi uang untuk setiap Kepala Keluarga (KK) tidak berarti adil. Sebab, tidak semua KK di Jakarta layak diberikan itu.

"Masa keluarga yang kaya juga diberikan uang?" ujarnya.

Romli menilai, prinsip keadilan adalah sesuai kebutuhan. Misalnya, bantuan-bantuan mestinya diberikan kepada warga Jakarta yang membutuhkan seperti KJP, KJS, KMJU, Bansos, menggratiskan transportasi publik untuk 15 golongan, serta hibah-hibah lainnya yang harus tepat sasaran.

“Bukan dibagi-dibagi enggak jelas yang tidak tepat sasaran. Saya kira Kang Dedi dipilih warga Jabar untuk fokus ngurus Jabar, tidak perlu ikut-ikut ngurus Jakarta," imbuh Guntur Romli.