Ketum Muhammadiyah Nilai Pemerintah Perlu Oposisi untuk Mengkritik

Merdeka.com - Peran partai oposisi dinilai Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir penting dalam pemerintahan. Menurut Haedar, oposisi diperlukan sebagai check and balance bagi pemerintah.

Haedar menerangkan dalam sebuah demokrasi yang sehat diperlukan oposisi. Adanya oposisi ini, disebut Haedar akan menjadi partner kerja bagi pemerintah.

"Pemerintah perlu partner untuk kritik, untuk masukan, untuk kontrol. Sehingga kemudian demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya. Check and balance dalam sistem politik nasional itu tentu harus menjadi penting dalam sistem politik. Di mana partai politik menjadi penyangganya," ucap Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (24/7).

Haedar menguraikan bahwa parpol haruslah mau mengambil peran sebagai oposisi. Adanya parpol yang menempatkan diri sebagai oposisi dinilai Haedar akan menjadi penyeimbang.

"Oposisi itu kan check and balance. Itu diperankan oleh partai politik. Nah, monggo, itu kan urusan dan wilayahnya partai politik. Tapi apapun itu, negara demokrasi memerlukan keseimbangan yang disebut check and balance," ungkap Haedar.

Haedar menyampaikan bahwa selain adanya oposisi, diperlukan juga kedewasaan bersikap dari parpol yang berkoalisi dengan pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan di pemerintahan, parpol koalisi diminta Haedar untuk berani mengingatkan.

"Bagi partai-partai pendukung pemerintah pun saya yakin meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan yang perlu diluruskan, perlu direvisi, perlu disempurnakan itu juga jadi bagian politik partai pendukung," tutur Haedar.

Haedar menilai bahwa parpol koalisi maupun oposisi harus berdiri di atas kepentingan bangsa. Sehingga apabila ada kinerja pemerintah yang dinilai tidak sesuai, maka parpol baik oposisi maupun koalisi harus berani mengingatkan.

"Jangan dari dalam (kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di mata parpol koalisi) semua benar tanpa ada kesalahan. Sebaliknya, parpol dari luar (menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah) salah tanpa ada benarnya. Jadi saya pikir untuk politik di Indonesia ini praktikanlah politik Pancasila," tutup Haedar.