Merdeka.com - Revisi UU Antiterorisme saat ini sedang dibahas oleh DPR melalui panja RUU Antiterorisme. Hingga saat ini, pembahasan definisi terorisme yang termaktub dalam Undang-undang Terorisme masih belum mencapai kata sepakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pembahasan definisi terorisme haruslah dilakukan spesifik. Haedar menilai jika definisi terorisme tak dibahas secara spesifik dikhawatirkan justru akan melahirkan pasal karet.

"Definisi teror ya harus spesifik. Supaya tidak semua perbuatan yang menciptakan ancaman dan kekerasan itu identik dengan terorisme. Sehingga tidak menjadi pasal karet," ujar Haedar kepada wartawan di UMY, Kamis (24/5).

Selain menyoroti tentang definisi terorisme, Haedar juga meminta agar revisi UU tersebut menggunakan pendekatan yang komprehensif. Sehingga penindakan terorisme bisa terstruktur dengan baik.

"Kalau betul ada akar terorisme yang bersumber pada paham radikal apa saja? Itu maka sumber-sumber radikal itu harus kita cegah. Tapi cegahnya harus dengan pendekatan (soft approach dan hard approach)," ujar Haedar.

Haedar meyakini jika anggota DPR lewat panja UU Terorisme bisa mengambil keputusan yang terbaik. Baik dari konteks pencegahan maupun tindakan terhadap terorisme.

"Saya sepakat bahwa terorisme mengancam kemanusiaan, masyarakat, dan negara. Namun Indonesia adalah negara hukum. Maka penindakan terorisme harus mengacu kepada hukum yang berlaku," kata Haedar.