Ketua DPR ingatkan TKI jangan menempuh jalur ilegal
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jangan ada lagi menggunakan jalur ilegal. Menurut dia, Pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan untuk para TKI.
Hal ini diungkapkan menyusul sebuah kapal motor yang tenggelam di wilayah perairan sekitar Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (29/6). Dalam kejadian itu, ada empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui meninggal.
"Saya turut berduka cita atas meninggalnya lima orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Saya harap masyarakat tidak lagi menempuh jalur perairan secara ilegal. Kenapa harus melalui jalur ilegal yang membahayakan nyawa dan tidak ada jaminan serta perlindungan. Padahal untuk bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dan berbagai fasilitas," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangannya, Minggu (1/7).
Dia pun berharap, dengan kejadian ini, Pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Sei Pancang, Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara. Politisi Golkar ini menilai, dengan beroperasinya PLBN ini diharapkan dapat menghindari lalu lintas tenaga kerja ilegal yang masuk maupun keluar dari Sebatik, khususnya yang menuju dan dari Tawau, Malaysia.
"Akibat tidak adanya PLBN, banyak saudara-sudara kita yang berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara illegal menggunakan speedboat melalui jalur perairan Sebatik dan Tawau. Tidak sedikit yang bahkan menjadi korban kecelakaan laut dalam perjalanan tersebut," ungkap Bamsoet.
Dia menegaskan, PLBN tidak hanya untuk mengontrol keluar dan masuknya orang-orang dari dan keluar Indonesia, juga akan berdampak kepada kegiatan perekonomian dan peningkatakan kesejahteraan warga. Begitu pula, masih kata dia, dengan pihak keamanan, akan lebih dapat meningkatkan patroli disekitar kawasan perairan.
"Melalui PLBN, mobilitas penduduk maupun barang antar negara dapat terkontrol. Sehingga dapat mewujudkan konektivitas dan aksesbilitas yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan," kata Bamsoet.
Dia pun mengingatkan, DPR selalu siap membantu pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam hal menjalankan fungsi anggaran memastikan dan menyiapkan dana membangun PLBN.
"Tinggal political will dari pemerintah dalam menentukan skala prioritas mana yang didahulukan dalam pembangunan," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaTKI Ilegal Picu Membludaknya Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 di Jeddah
Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (1/3).
Baca SelengkapnyaKetua RT Ungkap Detik-Detik Penangkapan Pemuda di Kalideres Jualan Sertifikat Habib Palsu
Ardian menjelaskan JMW menjalankan bisnis ilegal itu atas desakan kebutuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaKejar-Kejaran Mobil Pembawa Ratusan Ribu Rokok Ilegal di Tol Transjawa Berakhir Kecelakaan
Bukannya berhenti, sopir pembawa rokok ilegal malah kabur saat diberhentikan petugas
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Pengusaha Vape Respons Begini
Proses sosialisasi DJPK Kemenkeu pada 27 Desember 2023 dirasa sangat terburu-buru dan dipaksakan.
Baca Selengkapnya